KALTIMKORANSERUYA.COM – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri pembukaan rapat koordinasi (rakor) dan sinergi pelaksanaan program atau kegiatan urusan politik dan pemerintahan umum tahun 2023 yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (20/2/2023).
Kegiatan rakor yang di buka Gubernur Kaltim Isran Noor tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, mewakili Kepala Otorita IKN Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi dan Ketua Penyelenggara Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Imran, unsur Forkopimda Kaltim, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, sekretaris daerah kabupaten kota dari seluruh Indonesia, bupati wali kota se-Indonesia, serta kepala Badan Kesbangpol seluruh Indonesia.
Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi dalam sambutannya mengatakan bahwa rakor yang dilaksanakan ini merupakan rakor yang kedua kalinya yang digelar di Balikpapan.
Rakor ini digelar selama dua hari yaitu dari tanggal 20 sampai 21 Februari 2023. Thomas juga mengatakan bahwa momentum ini sangat bagus karena tiap Minggu ada pertemuan dengan badan otorita.
“Misi besar IKN adalah bagaimana mewujudkan kota dunia untuk semua,” sebut Thomas.
Sementara itu, Isran Noor menyebut kegiatan ini sebagai wadah bersama untuk saling berkoordinasi.
“Sebagai sharing informasi, terhadap benyak hal pekerjaan serta tanggung jawab kita dalam pelaksaaan urusan politik dan pemerintahan umum, utamanya di Provinsi Kalimantan Timur,” kata Gubernur Isran.
Ia berpesan agar ke depan harus ada perubahan-perubahan besar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
“Kesenjangan-kesenjangan harus menjadi referensi dan pelajaran kita semua. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan urusan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur, tetapi ini adalah sebuah titik awal yang merujuk semua perubahan peradaban yang sangat megah dan dahsyat,” ujarnya.
Sementara itu, Hasanuddin Mas’ud mengucapkan selamat atas terlaksananya rakor sinergi pelaksanaan program atau kegiatan urusan politik dan pemerintahan umum.
Ia berharap agar arahan dan ketegasan Mendagri perlu didukung untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak, dan pesta demokrasi di daerah bisa berjalan aman dan demokratis.
“Sinergitas perlu dibangun antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu dengan tinjauan dari berbagi aspek, baik itu dari aspek keamanan, bencana, ancaman dan lainnya,” pungkasnya. (ADV/DPRDKALTIM)
