SAMARINDA, SERUYA.COM – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan kendala yang dihadapi sehingga realisasi anggaran Kaltim minim. Hingga September 2022, serapan anggaran di Pemprov Kaltim dinilai belum maksimal.
Hal itu dilontarkan anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Menurutnya, sampai saat ini ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan realisasi anggaran masih minim.
Ia mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Dinas PUPR, karena kedua OPD ini memiliki anggaran yang cukup besar.
“Sangat memprihatikan karena memasuki triwulan ketiga, realisasi anggaran masih rendah. Kalau saya amanati ini ada yang tidak beres pada jajaran Pemprov Kaltim,” terangnya.
Menurutnya, saat ini semua kegiatan pemerintah sudah dipermudah dengan mendaftar pada e-katalog, namun di lapangan justru sebaliknya.
“Sekarang saya tanya dimana hambatannya,” tekan Politisi PKB tersebut.
“Saya tidak ada urusan. Tapi yang menjadi urusan ketika hal itu menghambat realisasi anggaran yang sudah ditetapkan,” sambungnya.
Dijumpai usai menghadiri Temu Karya Taman Budaya XXI, Kepala Disdikbud Kaltim Muhammad Kurniawan menjelaskan, keterlambatan realisasi anggaran disebabkan banyaknya kegiatan pada pembangunan karena rata-rata rekanan meminta uang muka.
“Pengerjaan fisik dilapangan masih tahap pekerjaan,” katanya.
Kendati begitu, pihak terus berupaya percepatan agar realisasi anggaran bisa digunakan secara maksimal.
“Ke depannya kami akan mempercepat serapan anggaran. Saat ini juga Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) sudah kita gelontorkan sekitar Rp38 miliar,” pungkasnya. (adv)
