KALTIMKORANSERUYA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera mengevaluasi ketentuan batas usia dalam program beasiswa unggulan Gatispol, khususnya untuk jenjang S2 dan S3.
Menurutnya, aturan yang terlalu ketat justru berpotensi menghambat masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.
“Program Gatispol sangat baik, namun pembatasan usia yang ada saat ini terlalu sempit. Banyak masyarakat dengan potensi besar justru tidak bisa mengakses kesempatan ini hanya karena faktor umur,” ujar Darlis saat ditemui, Senin (12/5/25).
Ia menilai, sebagai program baru yang diluncurkan di tahun pertama pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Gatispol masih memiliki ruang evaluasi.
Menurutnya, fase awal pemerintahan adalah masa transisi yang ideal untuk melakukan penyesuaian, termasuk dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel.
Darlis pun berharap agar pemerintah lebih terbuka dalam menyikapi masukan dari masyarakat dan legislatif, terutama dalam hal inklusivitas beasiswa. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tanpa diskriminasi usia.
“Kami ingin tahun kedua pemerintahan ini ditandai dengan kebijakan yang lebih adaptif. Jangan sampai ada warga yang ingin meningkatkan kualitas diri, namun terbentur batasan administratif seperti usia,” jelasnya.
Lebih jauh, Darlis juga menyoroti pentingnya peningkatan anggaran sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.
Ia berharap Pemprov Kaltim dapat mengarahkan alokasi dana secara lebih strategis agar program-program seperti Gatispol tidak hanya berkembang, tetapi juga menjangkau lebih banyak kalangan.
“Jika anggaran pendidikan ditingkatkan, maka akses masyarakat terhadap beasiswa akan lebih luas. Kami berharap batas usia dalam program Gatispol bisa diperlonggar agar masyarakat dari berbagai latar belakang punya kesempatan yang sama,” pungkasnya.
(RF – ADV DPRD KALTIM)
