KALTIMKORANSERUYA.COM – Melalui dana Corporate Social Responsibility Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur fokus bangun rumah layak huni sebagai upaya meningkatkan kesejahtraan masyarakat dengan dana 500 miliar per tahun.
Harga pembanguan setiap rumah layak huni sejumlah Rp 115 juta setiap unit dengan membangun kontruksi beton tipe 36 dan kontruksi kayu tipe 45.
Mendengar hal ini, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Anhar mengatakan bahwa CSR merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, terutama pada perusahaan besar seperti pertamina, LHI, PKT Bontang serta pihak perbankan seperti Bank BRI, Bank Bca dan perusahaan lain sebagainya.
Dengan adanya dana CSR tersebut menurutnya juga dapat membantu dalam memberikan Rumah Layak Huni bagi masyarakat khususnya Kota Samarinda, “program csr juga sebenarnya bagian mengukur tingkat kepedulian perusahaan terhadap masyarakat diwilayah dimana mereka melalukan aktivitas usaha,” ungkapnya.
“Saya pikir mau sampai 1 triliun yang penting asas kebermanfaatan kepada masyarakat terpenuhi, sehingga memang CSR bukan hanya lagi sekedar memberikan tandon, bangun wc dan lain sebagainya, seharusnya bantuannya sudah harus jauh, kalau perlu bisa bikin universitas, bikin stadion dan lain sebagainya,” timpalnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyebutkan bahwa perusahaan besar memang perlu memberikan dana CSR nya untuk berbagi macam hal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sebab dikatakannya selama ini perusahaan telah mengambil keuntungan yang banyak di daerah Kaltim dan khususnya Samarinda.
“Kalau csr cuman bikin sumur bor, berikan tando dan lainnya, itu tidak relevan, mereka mengambil keuntunga triliunan dari sini, suruh aja pemprov hitung berapa banyak mereka mengeruk sumber daya alam, dan masih belum sebanding dengan apa yang telah diberikan saat ini,” tutupnya.(ADV DPRD Kota Samarinda)
