KALTIMKORANSERUYA.COM – Hearing dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP2PA) Kota Samarinda, Komisi IV membahas mengenai progres dan program kerja DP2PA di tahun 2023. Yang bertempat di ruang rapat gabungan lantai 1 Sekretariat DPRD kota Samarinda. Selasa,20 Juni 2023
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti memaparkan, ada usulan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, untuk menambah anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA). Hal tersebut, bertujuan untuk membantu DP2PA agar program yang telah direncanakan dapat terselesaikan secarta maksimal.
“Kami hearing dengan DP2PA terkait dengan progres APBD murni 2023 dan kendala-kendalanya. Kemudian mengenai usulan program yang belum bisa diselesaikan saat APBD murni. Jadi perubahan apa saja usulan programnya karena dari program-program tahun lalu ada beberapa program dari tiap bidang yang belum selesai,” Ujarnya. Selasa (20/06/23).
“Jadi semua program yang dibicarakan tadi itu ujungnya bagaimana anggaran yang kecil. Mereka meminta dukungan dari Komisi IV DPRD Samarinda agar bisa menjalankan program-program dengan dukungan anggaran,” Lanjutnya.
Kemudian, Puji juga memiliki harapan yang menginginkan para Psikolog yang ada saat ini lebih di anggap sebagai pegawai tetap yang memndapatkan gaji sesuai standar daripada peran nya tersebut.
Dengan melihat permasalahan yang berkaitan dengan DP2PA saat ini seperti KDRT, kekerasan, Bullying, narkoba, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi nya masih terhalang kendala mengenai anggaran.
Puji menambahkan bahwa permasalahan di Kota Samarinda terkait perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan memiliki banyak kasus seperti KDRT, kekerasan, bullying, narkoba dan lain sebagainya.
“Sesuai dengan laporan yang diterima dari DP2PA itu anggaran yang kecil hanya berkisar Rp9 miliar. Walaupun sebagian besar sudah tertangani, tetapi kendalanya lagi bagaimana kesiapan sumber daya manusianya. Ternyata di UPTD PPA itu ruangannya bagus tapi pegawainya SDM-nya kurang, psikolognya hanya ada 4. Jadi masih kekurangan SDM, belum lagi gajinya yang kecil, mereka dianggap sebagai relawan,” pungkasnya.(ADV DPRD Kota Samarinda)
