KALTIMKORANSERUYA — Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan void bekas tambang PT Indominco, yang dirancang untuk melayani kebutuhan air bersih warga Bontang dan sebagian Kutai Timur, dipastikan akan rampung pada Agustus 2025.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Aras, yang menyebut proyek tersebut sebagai langkah strategis mengatasi persoalan air bersih di daerah terdampak.
“Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas PUPR telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan. Tinggal tahap akhir saja. Kita optimistis air bersih akan segera mengalir ke rumah-rumah warga,” ujar Agus, Sabtu (14/6/25).
Menurutnya, SPAM Void Indominco merupakan bentuk konkret kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pemenuhan hak dasar masyarakat.
Proyek senilai lebih dari Rp84 miliar ini meliputi pembangunan jaringan pipa distribusi sepanjang 26 kilometer dan instalasi pengolahan air yang mampu memproduksi 249 liter air bersih per detik.
Air baku yang diolah bersumber dari kolam bekas tambang (void), yang sebelumnya tidak termanfaatkan. Dengan teknologi pengolahan yang dirancang khusus, air dari void itu nantinya akan layak konsumsi dan disalurkan ke ribuan rumah tangga.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keadilan sosial. Air bersih adalah kebutuhan mendasar dan hak semua warga,” tegasnya.
Agus menjelaskan, peran PT Indominco dalam proyek ini fokus pada pembangunan sistem distribusi, sedangkan Dinas PUPR-PERA bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas pengolahan air.
Ia memuji sinergi tersebut sebagai model kemitraan yang dapat direplikasi di wilayah lain yang mengalami persoalan serupa.
Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar hingga proses akhir penyelesaian rampung. Menurutnya, semua pihak yang terlibat telah menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan proyek ini sesuai tenggat.
“Jika target Agustus tercapai, ini akan menjadi titik balik dalam layanan air bersih di Bontang. Warga tidak perlu lagi menghadapi kelangkaan air bersih setiap hari,” jelasnya.
Agus berharap kesuksesan proyek ini menjadi contoh baik bagi pelibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik secara berkelanjutan, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan akses yang merata.
RF (ADV DPRD KALTIM)
