BONTANG – Tekanan fiskal yang dihadapi Kota Bontang membuat Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) harus mencari sumber dukungan lain untuk menjaga program pengembangan UMKM.
Kepala DKUMPP Bontang Eko Arisandi mengatakan, kondisi ini membuat pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pembiayaan dari APBD.
Karena itu, pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
“Karena kita terkontraksi APBD kita menggunakan sumber daya lain. Selain perusahaan, kita juga dengan pemerintah provinsi,” kata Eko saat ditemui di ruangannya, Senin 21 September 2026.
Menurutnya, perusahaan memiliki sumber daya yang dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM.
Namun, dukungan tersebut tidak hanya diarahkan kepada perusahaan. DKUMPP juga akan mencari peluang sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui berbagai program pemberdayaan UMKM.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi DKUMPP menghadapi keterbatasan fiskal sekaligus memastikan pembinaan UMKM tetap berjalan.
Eko menilai pengembangan UMKM membutuhkan keterlibatan lebih banyak pihak. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, terutama ketika kemampuan pembiayaan melalui APBD mengalami keterbatasan.
“Selain perusahaan juga kita nanti dengan pihak pemerintah provinsi. Bisa kami carikan kegiatan-kegiatan provinsi yang bisa disinergikan dengan kegiatan kita,” jelasnya.
Kolaborasi tersebut nantinya diharapkan dapat memperluas sumber dukungan bagi UMKM, mulai dari pembinaan hingga pengembangan usaha. (Adv)
