Home Kutai Timur DPRD Kutai Timur Rencanakan Pemanfaatan SILPA untuk Penyertaan Modal di Bank Daerah

DPRD Kutai Timur Rencanakan Pemanfaatan SILPA untuk Penyertaan Modal di Bank Daerah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, mengungkapkan rencana pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) keuangan daerah untuk penyertaan modal di bank daerah (dok: ai/koranseruya)

Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, mengungkapkan rencana pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) keuangan daerah untuk penyertaan modal di bank daerah.

Rencana ini diharapkan dapat memperkuat keuangan daerah dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Pernyataan tersebut disampaikan Jimmi dalam rapat pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Jimmi menekankan pentingnya memaksimalkan penyerapan anggaran daerah, dan salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mengalokasikan dana SILPA untuk penyertaan modal.

“Kami ingin agar dana SILPA ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memaksimalkan penyerapan anggaran. Salah satunya adalah dengan menitipkan dana tersebut sebagai penyertaan modal,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan dana ini sangat bergantung pada regulasi yang ada. Peraturan Daerah (Perda) yang ada terkait penyertaan modal akan berakhir bulan ini, sehingga DPRD berencana untuk membuat Perda baru agar rencana tersebut bisa terwujud.

“Kami harus membuat Perda baru terkait penyertaan modal. Ini adalah peluang bagaimana kita bisa memaksimalkan pemanfaatan APBD,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Jimmi mengungkapkan bahwa salah satu tujuan dari penyertaan modal ini adalah memperkuat posisi Kutai Timur di Bank Kaltim-Kaltara. “Kami berharap, di antara 13 kabupaten/kota di Kaltim-Kaltara, Kutai Timur bisa menjadi yang terdepan dalam kepemilikan saham di bank tersebut.

Kami ingin memiliki porsi saham terbesar, bahkan menduduki peringkat pertama,” jelasnya. Usulan ini merupakan bagian dari langkah DPRD Kutai Timur untuk memastikan daerah ini memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan bank daerah tersebut. (Adv)