KALTIMKORANSERUYA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tahun 2023 ini mengusulkan 8 mega proyek pembenahan infrastruktur ke Pemerintah Pusat melalui Komisi V DPR RI.
Usulan ini disampaikan Wali Kota Bontang Basri Rase saat rombongan Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) melakukan kunjungan ke Kota Bontang dalam rangka meninjau beberapa fasilitas umum dan infrastruktur di Kota Bontang pada Senin (7/8/2023) lalu.
Adapun usulan prioritas tersebut meliputi pembangunan Kampung Selambai, perbaikan jalan, revitalisasi Waduk Kanaan untuk penanganan banjir, pengembangan Pelabuhan Tanjung Laut Indah, pemangkasan Jalan S Parman depan RSUD, peningkat jalan Bontang Kuala, Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ASN, dan pengembangan Pantai Harapan Kelurahan Tanjung Laut Indah.
Untuk penanganan banjir Bontang Kuala sendiri memiliki tiga opsi. Pertama, dengan membangun jalan baru menggunakan tiang peyangga seperti jembatan. Untuk membiayai proyek ini ditaksir Rp 60 miliar. Alternatif kedua dengan menggunakan sheet pile jalan raya sepanjang 800 meter tersebut. Untuk metode ini paling tidak membutuhkan anggaran senilai Rp 60 miliar. Dan alternatif ketiga ialah melakukan pembetonan pagar keliling atau tanggul. Kalau menggunakan metode ini paling tidak hanya membutuhkan anggaran senilai Rp 40 miliar.
“Harapan kami semoga dengan kedatangan rombongan Komisi V DPR RI bisa memberikan dampak yang baik bagi kemajuan Kota Bontang,” ujar Basri.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mengatakan, perbaikan infrastruktur untuk penanganan banjir di Bontang Kuala akan menjadi prioritas. Sebab, selain sebagai tempat wisata, juga menjadi tempat sejarah lahirnya Kota Bontang.
“Akan terus kami kawal mulai dari segi penganggaran untuk percepatan penanganan banjir rob di Bontang Kuala sampai terealisasi,” ujarnya beberapa waktu lalu, Selasa (8/8/2023).
Usulan ini pun mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina. Ia mengaku sangat berharap peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana khususnya di Bontang Kuala bisa nyata terealisasi. Apalagi usulan itu juga sudah lama ia suarakan namun belum ada pembenahan hingga sekarang.
“Semoga benar-benar terealisasi apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Apalagi sampai sekarang banjir rob di Bontang Kuala belum tersentuh penanganannya,” ujarya Kamis (10/8/2023).
Persoalan banjir di Bontang Kuala diungkapkan Amir sudah sering mendapat keluhan masyarakat. Namun belum ada tanda-tanda dari pemerintah daerah untuk meminimalisir banjir di kampung wisata unggulan Kota Bontang ini.
“Kami selalu mengusulkan itu agar jadi prioritas apalagi BK sebagai ikon utama wisata Kota Bontang. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan terealisasi. Mudah-mudahan dengan datangnya DPR RI bisa segera diperbaiki,” timpalnya.
Sedangkan jika pemerintah daerah akan melakukan perbaikan jalan tersebut menggunakan APBD dinilai Amir tidak akan cukup, karena biayanya yang cukup besar. Karena dari komisi III sebelumnya, pernah usulkan lewat Bankeu dan pusat, dan sudah pernah dievaluasi estimasi anggarannya mencapai kurang lebih hampir Rp 40 miliar.
“Kalau mau pakai anggaran daerah tidak cukup. Biayanya cukup besar. Kami sempat giring anggaran itu di pusat tapi lepas, karena lobi-lobinya. Sudah paling pas lah kalau pusat yang akomodir,” tandasnya.(Adv)
