KALTIMKORANSERUYA.COM – Hingga saat ini legalitas kewenangan laut Pulau Beras Basah masih dalam naungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Hal itu tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dimana, kewenangan daerah provinsi di laut sesuai dengan ruang lingkupnya. Paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Sementara, Beras Basah memiliki jarak sekitar 10,8 kilometer dari garis pantai atau setara 5,83 mil.
Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk berkolaborasi atau menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi (Pemprov) terkait pengelolaan Pulau Beras Basah.
“Saran saya terkait pengembangan potensi wisata di Pulau Beras Basah, lebih baik dikelola sama-sama (kolaborasi). Daripada nunggu status pelimpahan ke Bontang tidak selesai-selesai. Gampang aja itu kalau mau kerjasama mengelola Beras Basah. Tinggal bagi hasilnya nanti mau gimana,” ujar AH sapaan akrabnya, Senin (15/5/2023).
Pasalnya, menurut AH potensi wisata di Kota Bontang ini sangat banyak sehingga bisa menjadi peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga sebagai alternatif penopang Bontang pasca migas mendatang.
Maka, jika kerja sama itu terjalin dengan baik, Pemkot Bontang bisa segera melakukan pembenahan dan perbaikan infrastruktur di Pulau Beras basah untuk menarik para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
“Kalau infrastrukturnya ditingkatkan, pasti sangat potensial menghasilkan PAD apalagi kalau semakin dikembangkan,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini.
Hal yang sama diungkapkan ketua komisi II DPRD Bontang Rustam. Menurutnya, Pemkot Bontang dalam hal ini melalui dinas terkait yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang, harus lebih aktif lagi melobi ke Pemprov untuk pengelolaan Pulau Beras Basah tersebut.
“Pemprov sudah membuka diri kok. Tinggal Pemkot Bontang aja melalui Dispopar yang harus intens lobi-lobi ke sana, menjalin kerjasama untuk mengelola Beras Basah,” imbuhnya.(Adv)
