SAMARINDA,SERUYA.COM – Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan terkait rendahnya realisasi serapan angaran terjadi dibanyak OPD di ruang lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ini menjadi sorotan dari banyak pihak. Bahkan tak sedikit yang menilai bahwa ada ketidaksingkronan OPD dalam melaksanakan program-program kerjanya.
“Jajaran OPD ini kalau kami amati masih ada ketidaksingkronan melaksanakan programnya, ” ujar Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry. Senin (19/9/2022).
Ketidaksingkronan tersebut dicontohkan Sarkowi, adanya asistensi yang dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk bisa dilaksanakan.
Namun justru terganjal, lantaran masih menunggu fatwa dari Inspektorat Wilayah Kaltim.
“Contohnya, ada asistensi dan itu sudah clear bahwa program itu bisa dilakukan, tapi ada Kepala OPD yang mengatakan tidak akan melaksanakan. Ini yang membuat prihatin, keputusan asistensi bisa dilaksanakan tapi masih memerlukan fatwa Itwil, ” ujarnya.
Padahal kata dia, asistensi sendiri sudah atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kaltim.
“Seperti tidak percaya dengan TAPD, ini ada apa?, ” tanyanya.
Politisi dari partai Golkar ini menilai, OPD tidak siap dengan program-program yang telah dibuat Pemprov Kaltim. Tentunya kondisi ini, kata Sarkowi, tidak sesuai dengan semangat percepatan pembangunan Kaltim yang digencarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
“Ini sangat berbeda dengan semangat percepatan pembangunan Kaltim, ” pungkasnya. (adv)
