SAMARINDA, SERUYA.COM — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Mereka membahas progress serapan APBD murni tahun 2022 dan program kerja tahun 2023.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengatakan, ada beberapa laporan yang disampaikan Disdikbud Kaltim perihal program kerja APBD murni tahun 2022. Dia menilai beberapa kegiatan berprogres cukup lambat dengan penyerapan hanya sekitar 36 persen.
“Seperti beasiswa, Alhamdulillah sudah mulai selesai dan hanya kegiatan-kegiatan yang fisik dan nonfisik saja yang mereka sampaikan. Ada juga kontraknya yang baru dimulai bulan Juli dan Agustus, kan baru saja, jadi kita pahami,” ungkapnya, Selasa (20/9/2022)
Komisi IV sendiri meminta agar secepatnya program fisik maupun nonfisik tersebut dapat diselesaikan.
Tentunya, ini memberikan pesan dan peringatan kepada penyedia barang dan jasa termasuk kontraktor guna menyelesaikan kegiatan yang ada.
“Apalagi sebentar lagi kegiatan APBD perubahan sudah mulai jalan, otomatis bakal tertumpuk. Kita harapkan ini bisa selesai semua dan tidak terjadi Silpa di TA 2022,” ucap Reza.
Terkait program beasiswa, Reza menyoroti, tahap kedua yang harus diselesaikan oleh Disdikbud Kaltim, untuk tahap pertama beasiswa sendiri telah rampung direalisasikan.
“Kami (Komisi IV) akan memanggil badan pengelola beasiswa untuk mengadakan audiensi agar bisa jelas teknisnya,” ujar Reza. (adv)