SAMARINDA, SERUYA.COM — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry menyoroti Gubernur Kaltim, Isran Noor yang kerap tak hadir dalam agenda DPRD Kaltim.
Sarkowi V Zahry mengatakan, idealnya Gubernur Kaltim atau Wakil Gubernur Kaltim dapat hadir di setiap kegiatan penting yang dilaksanakan oleh DPRD Kaltim.
Seperti pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-38, yang mana dalam ada agenda penting yakni pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2022. Namun justru, penandatanganan kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif hanya diwakili oleh Pj Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi.
Padahal kata dia, kehadiran Gubernur maupun Wakil Gubernur sangat penting, untuk semakin meningkatkan harmonisasi.
“Idealnya yang harus hadir dalam agenda penting atau sidang istimewa pengesahan APBD, pengesahan Perda. Nah itu kan disebutkan Gubernur yang harus hadir, kalau Gubernur tak hadir maka Wakil Gubernur yang hadir, karena satu paket,” katanya.
“Tapi kalau APBD karena tanda tangannya Gubernur, maka Gubernur yang hadir,” sambungnya.
Kepada Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Sarkowi berharap, ke depan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dapat berjalan harmonis.
“Saya berharap dengan pimpinan yang baru itu bisa menjadi tugasnya, supaya bisa ketua baru ini melakukan langkah pendekatan dengan Eksekutif. Saya sudah sampaikan ke pak Sekwan untuk difasilitasi agar bagaimana hubungan Gubernur dengan DPR semakin bagus, khususnya dalam hal menghadiri agenda yang strategis,” katanya.
Selain itu, Sarkowi juga meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim agar dapat hadir ketika ada kegiatan penting DPRD Kaltim.
“Saya minta untuk agenda yang sifatnya bersentuhan dengan OPD, maka OPD harus hadir. Seperti OPD penggunaan anggaran paling banyak, Bapedda, PU, Disdik. Karena mereka ini pengguna anggaran paling besar. Termasuk bagian program pembangunan di biro harus hadir agar bisa mendengarkan langsung apa yang disampaikan teman-teman,” Pungkasnya. (adv)
