SAMARINDA, SERUYA.COM – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ahmed Reza Fahlevi berpendapat guna menunjang program kerja Palang Merah Indonesia (PMI) Kaltim dalam bidang kemanusiaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu mengalokasikan dana hibah yang lebih kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kaltim.
Mengingat, bantuan hibah yang diterima PMI Kaltim selama ini jauh dari angka yang menunjang program, Tugas dan tanggung jawab PMI yang sangat besar dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
“Bagaimanapun urusan kemanusiaan adalah urusan kita bersama. Kami mendorong Pemprov Kaltim, mudahan-mudahan di APBD Perubahan tahun 2022 ini bisa memberikan bantuan hibah untuk PMI,” ujarnya pada awak media usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama PMI Kaltim, Selasa (9/8/2022).
Berdasarkan informasi kebutuhan anggaran PMI Kaltim yang disampaikan kepada Komisi IV DPRD Kaltim, setiap tahunnya mereka membutuhkan kucuran anggaran sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar.
Namun, justru yang diberikan nilainya masih sangat kecil, yakni sekitar Rp 500 juta.
“Mereka tidak minta banyak, kurang lebih Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar untuk pelatihan dan penanggulangan tanggap bencana. Termasuk persediaan bank darah dan lain sebagainya,” katanya.
“Kalau tidak kita suport, bagaimana nasib masyarakat yang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit. Seperti beberapa kasus penyakit yang membutuhkan darah, termasuk Covid-19, demam berdarah dan sebagainya. Jadi sudah sewajarnya kita bantu,” pungkasnya. (adv)
