BALIKPAPAN — Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Brigjen Pol Dr. M. Sabilul Alif, S.H. S.I.K., M.Si., kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polda Kaltim TA.2024 bertempat di Hotel Platinum Balikpapan, Senin (26/08/24).
Musrenbang kali ini mengambil tema “Polri yang Presisi Siap Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Zulkifli, S.St.M.K., S.H., M.M., sejumlah Pejabat Utama Polda Kaltim, dan peserta musrenbang dari jajaran Polda Kaltim.
Dalam sambutannya, Wakapolda Kaltim mengatakan Musrenbang tahun 2024 ini diharapkan menjadi momentum strategis yang mampu mendorong lompatan besar dalam mencapai Grand Strategi Polri, khususnya dalam memperkuat dan memperluas dampak positif bagi kegiatan operasional di Polda Kaltim beserta jajaran.
“Melalui Musrenbang ini, kita bersama-sama menegaskan komitmen untuk menjadikan perencanaan sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat”, ucap Wakapolda.
Wakapolda juga menambahkan, bahwa perencanaan yang baik tidak akan pernah terwujud tanpa didukung oleh pengumpulan data yang akurat dan komprehensif. Data yang valid dan dapat diandalkan adalah kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga visi dan misi Polri kedepan dalam menjaga kamtibmas dapat tercapai dengan optimal.
Selanjutnya, Wakapolda Kaltim berkesempatan menyerahkan penghargaan apresiasi atas Indikator Kinerja Pelaksana (IKPA) kepada Satuan Kerja dan Jajaran di Polda Kaltim diantaranya, Polres PPU yang mendapatkan penghargaan dari Kapolri atas nilai IKPA SEMPURNA, serta penghargaan dari Kanwil DJPB Prov.Kaltim TW.II TA.2024 atas nilai IKPA SEMPURNA di lingkup Polda Kaltim kepada satker Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Balikpapan, Polresta Samarinda, dan Polres Bontang.
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) jajaran Polda Kaltim atas pencapaian yang luar biasa dalam mencapai IKPA dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah ditetapkan,” tuturnya.
