KALTIMKORANSERUYA — Ketua Komisi IV anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Fachlevi menanggapi aspirasi masyarakat Kaltim terkait iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/11/2023) anggota DPRD Kaltim dapil Kukar itu menjelaskan warga prasejahtera sepatutnya digratiskan pembayaran premi BPJS Kesehatan.
“Tapi ini sebenarnya bukan gratis, melainkan premi dalam hal ini sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi dibayarkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya anggaran yang ada, pemerintah sudah sepatutnya menyisihkan anggaran untuk asuransi kesehatan melalui BPJS khusus untuk warga prasejahtera. Ini juga sifatnya gotong royong atau saling tolong menolong.
“Karena itu, saya pribadi setuju jika premi BPJS kesehatan warga prasejahtera sepenuhnya dibayarkan pemerintah. Sebab premi asuransi kesehatan yang dibayarkan pemerintah untuk masyarakat prasejahtera di Kaltim memiliki banyak manfaat penting,” katanya.
“Misalnya memastikan semua masyarakat prasejahtera di Kaltim memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Ini membantu mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan antara kelompok ekonomi yang berbeda,” lanjutnya.
Lebih jauh ia mengatakan pemerintah sepatutnya melindungi masyarakat pra sejahtera dari beban keuangan yang berat, akibat biaya perawatan kesehatan. Dengan BPJS yang dibayarkan preminya ini, mereka dapat mengakses perawatan medis tanpa harus khawatir tentang biaya yang tidak terjangkau.
“Dukungan premi dibayarkan pemerintah juga mendorong masyarakat prasejahtera melakukan pencegahan dan perawatan dini. Mereka dapat mengunjungi dokter secara rutin, melakukan tes kesehatan, dan mendapatkan vaksinasi yang diperlukan tanpa khawatir tentang biaya,” bebernya.
“Yang lebih penting masyarakat prasejahtera di Kaltim dapat hidup dengan lebih tenang dan sejahtera. Mereka tidak perlu merasa cemas atau terbebani oleh biaya kesehatan yang tidak terjangkau, sehingga dapat fokus pada kegiatan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” sambungnya.
Ia menegaskan premi yang dibayarkan pemerintah sejatinya juga merupakan bentuk investasi jangka panjang pada kesehatan masyarakat.
“Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan, ini dapat membantu mengurangi angka kesakitan dan kematian di kalangan masyarakat prasejahtera, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka,” pintanya.
“Dukungan pemerintah ini akan menciptakan keadilan dalam akses kesehatan, melindungi keuangan mereka, mendorong pencegahan dan perawatan dini, meningkatkan kesejahteraan, dan berinvestasi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan,” tutupnya. (ayb/adv/dprd)
