KALTIMKORANSERUYA.COM – Ananda Emira Moeis, Anggota DPRD Kaltim, menyoroti usulan penghapusan jabatan gubernur di Indonesia.
Usulan itu disampaikan oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut Ananda, jabatan gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi harus tetap ada.
Pasalnya, gubernur ini menjadi penyambung komunikasi dan sinkronisasi antara agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
“Peran gubernur juga sangat penting untuk perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota,” kata Ananda, Senin (6/2/2023).
Jika jabatan menteri diibaratkan sebagai tangan kanan Presiden RI. Maka, gubernur merupakan tangan kiri Presiden RI.
Semua jabatan yang sudah terbentuk ini telah terstruktur sebaik mungkin dan memiliki fungsi penting sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat.
Berdasarkan geografis dan geopolitik kata Ananda Emira Moeis, jabatan gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di masing-masing daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Posisi gubernur ini penting dalam tata kelola pemerintahan baik berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan pembangunan,” jelasnya.
Disisi lain, gubernur juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Sebab, jabatan ini dapat menciptakan integrasi di wilayah kerja. Sehingga, posisi gubernur sudah dapat dimaksimalkan untuk membangun integrasi nasional.
Maka dari itu, usulan penghapusan pemilihan calon gubernur dan jabatan gubernur harus didasari dengan kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas.
“Saya pikir sudah ada tugas dan fungsi pokoknya masing-masing. Baik ada di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Bisa dikatakan semua ini sudah tersistem dengan baik, kedepannya harus terus diperbaiki saja,” tuturnya.
Dengan luas wilayah Indonesia yang besar sekali ini lanjut Ananda Emira Moeis, posisi gubernur sangat dibutuhkan.
“Sekali lagi pendapat saya, semua sistem yang ada ini sudah sangat baik. Hanya saja, bagaimana ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Sebenarnya bukan kurang setuju, cuma saya rasa sistem yang ada ini sudah tepat,” tegasnya. (ADV/DPRDKALTIM)
