KALTIMKORANSERUYA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memberikan lampu hijau bagi pelaksanaan kembali kegiatan pemerintahan di hotel, setelah sekian lama dibatasi oleh kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan baru ini direspons positif oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry.
Ia menilai, keputusan ini membawa angin segar bagi pelaku usaha hotel lokal, khususnya hotel kecil dan non-bintang yang sempat terpukul akibat minimnya kegiatan pemerintahan di luar kantor selama masa efisiensi.
“Dengan dibukanya kembali peluang kegiatan di hotel, ini bisa jadi momentum kebangkitan bagi pelaku usaha perhotelan lokal,” ujar Sarkowi, Minggu (15/6/25).
Selama pembatasan berlangsung, berbagai agenda pemerintahan seperti bimbingan teknis, pelatihan, hingga rapat koordinasi dialihkan ke fasilitas milik instansi. Hal ini menyebabkan anjloknya tingkat okupansi, terutama di hotel skala kecil yang mengandalkan permintaan dari sektor publik.
Namun, Sarkowi mengingatkan bahwa perubahan kebijakan ini tidak akan berdampak maksimal tanpa kesiapan dari pengusaha hotel sendiri.
Ia mendorong hotel-hotel lokal untuk mengambil inisiatif membangun relasi aktif dengan instansi pemerintahan.
“Hotel kecil jangan pasif. Harus bisa menawarkan diri, membangun komunikasi agar tak kalah bersaing dengan hotel besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika hanya hotel berbintang yang mendapat porsi kegiatan, maka ketimpangan justru makin besar.
Menurutnya, kegiatan skala kecil seperti pelatihan teknis atau forum diskusi sangat cocok dilaksanakan di hotel lokal yang punya kapasitas cukup dan harga kompetitif.
“Pemerataan manfaat ekonomi juga harus jadi pertimbangan. Jangan sampai kebijakan ini hanya menguntungkan kelompok tertentu,” ujarnya.
Lebih jauh, Sarkowi mengajak pemerintah daerah untuk ikut serta memberikan keberpihakan kepada pelaku usaha mikro dan menengah di sektor perhotelan.
Menurutnya, dorongan kebijakan yang inklusif akan memperkuat ekosistem ekonomi lokal secara berkelanjutan.
“Kita bicara bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal keadilan. Ekonomi lokal butuh keberpihakan agar bisa tumbuh dan bersaing,” pungkasnya.
RF (ADV/DPRD KALTIM)
