KALTIMKORANSERUYA – Kinerja perusahaan daerah (perusda) di Kalimantan Timur kembali menuai sorotan, kali ini dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.
Ia mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan perusda yang dinilai belum mampu menjawab tantangan pengelolaan ekonomi modern.
“Perusda harus dipimpin oleh orang yang benar-benar punya kapabilitas dan kapasitas, bukan karena kedekatan atau alasan politis,” tegas Sapto, Rabu (14/5/2025).
Politisi Partai Golkar itu menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi stagnan sejumlah perusda yang justru menjadi beban keuangan daerah.
Ia menilai, masalah utama bukan terletak pada potensi pasar atau jenis usahanya, melainkan pada ketidaktepatan pemilihan pimpinan yang kurang memiliki latar belakang bisnis yang memadai.
Menurutnya, banyak posisi strategis di tubuh perusda diisi oleh individu yang tidak berpengalaman dalam dunia usaha. Hal ini berimbas pada minimnya inovasi, lemahnya strategi bisnis, dan rendahnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Padahal, perusda bisa menjadi tulang punggung kemandirian fiskal daerah jika dikelola secara profesional,” ujarnya.
Sapto mendorong agar ke depan Pemprov Kaltim melakukan rekrutmen pimpinan perusda melalui seleksi terbuka yang transparan dan berbasis kompetensi.
Ia juga menekankan pentingnya audit manajerial dan keuangan secara berkala untuk memastikan arah kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Lebih dari sekadar mengevaluasi individu, Sapto menilai sudah saatnya pemerintah membenahi sistem secara menyeluruh guna memutus pola lama yang dinilainya tidak produktif.
Ia menaruh harapan besar pada Gubernur Kaltim untuk mengambil langkah berani dalam merombak struktur kepemimpinan perusda.
“Kalau manajemen diperkuat dan arah bisnis jelas, maka kita bisa optimistis bahwa perusda akan menjadi instrumen ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
