KALTIMKORANSERUYA – Musim hujan kembali memperlihatkan rentannya infrastruktur dasar di Kota Samarinda. Genangan yang menghambat aktivitas warga, bahkan melumpuhkan sejumlah kawasan, memicu desakan dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, agar penanganan banjir segera dilandasi sinergi konkret antar pemerintah.
“Warga sudah jenuh mengeluhkan hal yang sama setiap tahun. Drainase buruk dan jalan yang cepat rusak saat hujan tak bisa lagi ditangani setengah hati,” tegas Ananda, Kamis (22/5/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menyusun perencanaan jangka panjang yang terukur, bukan hanya mengandalkan respons cepat bersifat sementara.
Menurutnya, sering kali proyek penanggulangan banjir tidak berjalan efektif karena minim koordinasi dan tidak berbasis pada peta permasalahan yang jelas.
Hal ini, kata Ananda, menyebabkan alokasi bantuan keuangan dari provinsi tidak tepat sasaran.
“Bantuan keuangan harus berdasarkan data teknis dan skala prioritas yang sudah disusun dengan matang. Bukan berdasarkan laporan insidental atau tekanan publik semata,” ujarnya.
Ananda juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana penanganan banjir. Ia mendorong agar setiap program memiliki tolok ukur yang jelas agar bisa dievaluasi secara objektif.
“Tanpa rencana induk, kita hanya akan mengulang kegagalan yang sama. Drainase dibenahi, rusak lagi. Jalan diperbaiki, tergerus lagi. Ini karena pendekatannya masih tambal sulam,” tuturnya.
Ia berharap, ke depan, pengendalian banjir menjadi program lintas sektor yang melibatkan dinas teknis, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar penanganan benar-benar menyentuh akar masalah.
“Jangan sampai Samarinda dikenal sebagai kota langganan banjir hanya karena pemerintahnya gagal berkoordinasi,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
