KALTIMKORANSERUYA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota untuk membenahi sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara menyeluruh.
Menurutnya, pendekatan yang ramah lingkungan dan berbasis ekonomi kerakyatan adalah kunci dalam menyelesaikan persoalan klasik pengelolaan sampah di wilayah Kaltim.
“Masalah sampah bukan sekadar urusan teknis atau tumpukan fisik, tapi menyangkut tata kelola yang sistemik,” ujar Salehuddin, Rabu (14/5/25).
Politisi Partai Golkar itu menyoroti masih buruknya sistem pengelolaan sampah di sejumlah kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.
Ia menilai kebiasaan masyarakat membuang sampah di lokasi-lokasi ilegal merupakan indikator lemahnya pengawasan dan minimnya kesadaran publik yang tidak dibarengi sistem pengelolaan yang efektif.
Salehuddin mengusulkan agar pemerintah daerah mulai mengembangkan model pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti bank sampah, yang dinilai murah, edukatif, dan memiliki potensi ekonomi.
Ia menyebut, inisiatif ini bisa membuka peluang usaha, khususnya bagi kelompok ibu rumah tangga dan generasi muda.
“Bank sampah memberi ruang untuk partisipasi aktif masyarakat. Ini bukan hanya tentang kebersihan, tapi juga soal edukasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Ia pun mencontohkan praktik pengelolaan sampah berbasis rumah tangga di beberapa kawasan Kutai Kartanegara yang menurutnya layak dijadikan role model. Pola pemilahan sejak dari sumber dinilai efektif menghasilkan produk daur ulang bernilai jual dan menekan volume sampah ke TPA.
Selain itu, Salehuddin menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga pemerintah, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan, agar isu sampah juga menyentuh aspek kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Kita tidak harus menunggu teknologi tinggi. Mulailah dari program sederhana yang langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ucapnya.
Dari sisi legislatif, ia menyatakan DPRD siap mengawal alokasi anggaran untuk program pengelolaan sampah, asalkan disusun secara jelas, terukur, dan melibatkan elemen masyarakat secara langsung.
“Selama ada perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik, kami pasti dukung penuh. Karena ini menyangkut lingkungan, kesehatan, dan juga peluang ekonomi lokal,” tegasnya.
Di akhir, Salehuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memandang persoalan sampah sebagai peluang, bukan semata-mata beban lingkungan.
“Dengan pendekatan yang tepat, sampah bisa menjadi sumber pertumbuhan UMKM, ruang partisipasi komunitas, dan langkah konkret menuju kota yang lebih sehat,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
