Kutai Timur – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, mengungkapkan keprihatinan terhadap rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tahun 2024, yang hingga triwulan ketiga baru mencapai 29,47 persen dari total anggaran Rp14 triliun.
Dalam pertemuan dengan Forum Pemuda Kutim di ruang hearing pada senin , 28 oktober 2024, Faizal menekankan pentingnya evaluasi terkait hal ini. “Kami merasa malu harus mengungkapkan ini, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami di DPRD. Saya bersama rekan-rekan dewan telah beberapa kali mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang penyerapan anggaran yang rendah,” ujarnya.
APBD Kutim 2024 mengalami peningkatan dari Rp9,1 triliun menjadi Rp14 triliun setelah perubahan, didorong oleh dua Peraturan Pemerintah: PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang perpajakan usaha batu bara dan PP Nomor 38 Tahun 2023 mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit.
Penambahan dana juga berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2023 yang mencapai Rp1,7 triliun. Meski demikian, lambatnya penyerapan anggaran membuat Faizal khawatir. Pemerintah Kabupaten Kutim telah menggelar beberapa Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) pada bulan Februari, April, Juli, dan Oktober 2024 untuk memantau progres anggaran.
“Pada Radalok bulan April, serapan baru mencapai 8,2 persen. Kemudian di bulan Juli meningkat menjadi 20,58 persen, dan hingga Oktober hanya mencapai 29,47 persen, sangat jauh dari target 75 persen yang diharapkan,” jelasnya.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, Faizal memperkirakan bahwa anggaran Rp14 triliun kemungkinan besar tidak akan terserap sepenuhnya sesuai harapan. (adv)
