KALTIMKORANSERUYA – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, mendesak pemerintah provinsi agar memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan perkotaan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Ia menilai masyarakat pesisir masih tertinggal, terutama dalam hal infrastruktur kelautan dan akses energi.
“Sampai hari ini, masyarakat pesisir belum benar-benar merasakan hasil pembangunan, padahal mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dari sektor kelautan,” kata Nurhadi pada Rabu, (11/6/25).
Salah satu hal yang ia soroti adalah belum adanya pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta, meski wilayah tersebut memiliki potensi hasil laut yang signifikan.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan bukan sekadar fasilitas sandar kapal, melainkan elemen penting dalam membangun fondasi ekonomi masyarakat pesisir.
“Kalau kita ingin membangun sektor kelautan, pelabuhan pendaratan ikan harus menjadi prioritas. Ini bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menumbuhkan usaha kecil di bidang pengolahan hasil laut,” ujarnya.
Selain efisiensi distribusi hasil tangkapan, pelabuhan tersebut juga dinilai akan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Nurhadi juga menyoroti kelangkaan BBM yang masih menjadi masalah rutin bagi nelayan, khususnya di kawasan Sangatta dan Sangkulirang.
Ia menyebut, akses energi yang tidak stabil sangat berdampak pada produktivitas masyarakat pesisir.
“Ketika BBM langka, nelayan tidak bisa melaut. Artinya, roda ekonomi mereka berhenti. Ini bukan masalah baru, tapi sayangnya belum ditangani dengan serius,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan di kawasan pesisir Kutim.
Ia menilai langkah ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan sektor perikanan tangkap yang menjadi tumpuan hidup banyak keluarga di daerah tersebut.
Lebih jauh, Nurhadi mengingatkan bahwa ketimpangan pembangunan berisiko menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar.
Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan berbasis wilayah yang luas mempertimbangkan potensi lokal secara adil.
“Kalau kita serius membangun ketahanan pangan dan energi, maka wilayah seperti Kutim harus menjadi prioritas. Jangan sampai pesisir terus-menerus jadi wilayah yang terpinggirkan,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
