KALTIMKORANSERUYA — Dalam rangka memaksimalkan kinerja Sekretariat DPRD Kaltim, Komisi I DPRD menggelar rapat bersama pada Sabtu (14/10/23).
Rapat tersebut secara khusus mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kaltim dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kaltim.
Dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, rapat dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I, pimpinan alat kelengkapan dewan, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, Pejabat Struktural dan Fungsional, beserta sejumlah staf Sekretariat DPRD Kaltim.
Dalam kesempatan tersebut membahas mekanisme dan alur surat-menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Kaltim.
Termasuk realisasi serapan anggaran Sekretariat DPRD Kaltim tahun 2023, kendala serta tantangan yang dihadapi sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.
Baharuddin Demmu menyebut pelaksanaan rapat tersebut diinisiasi dari keinginan DPR yang berkomitmen memudahkan warga dalam mengurus keperluan dan keluhannya. Sebab menurutnya, tidak sedikit surat yang masuk ke DPRD tidak bisa direspon dalam satu atau dua hari.
“Rapat ini dilatarbelakangi terutama dalam hal fasilitasi kegiatan-kegiatan rakyat yang minta di-hearing-kan kalau ada surat yang masuk di DPR. Selama ini sebenarnya walaupun itu sudah bagus, tapi kan banyak juga kritikan-kritikan muncul dari masyarakat, di mana misalnya ada beberapa surat yang lama tidak terfasilitasi. Artinya tidak teragenda di DPR karena jadwal kegiatan yang begitu padat,” ucap Baharuddin Demmu, Sabtu (14/10).
“Kedua, kadangkala dalam rangka surat-menyurat ini, tidak bisa selesai dalam sehari dua hari, sehingga pada saat misalnya mau bergeser (ketemu), sudah tidak ada lagi pimpinan, atau ada kendala lain lah di situ. Sehingga kita bersepakat untuk duduk bersama mencari solusinya,” tambahnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga memberitakan kabar gembira pada warga Benua Etam karena ke depannya persoalan surat-menyurat tidak lagi diperumit.
Alasannya, kata Baharuddin, kelak difasilitasi loket dan akan direspons dengan segera.
“Ke depan itu semua surat-surat yang masuk di DPR, terutama dari surat warga, nanti ada loket sendiri. Perhari itu juga harus terespons. Artinya, saat ada surat yang masuk, langsung dijalankan, akan segera difasilitasi. Jadi alurnya juga dipersingkat, tidak terlalu berbelat-belit lagi, karena urusan rakyat ini kadang harus direspons dengan cepat. Prinsipnya rakyat butuh cepat,” tandasnya.
“Jadi, kita rapat dengan sekretariat, dan juga nanti akan disampaikan kepada pimpinan DPRD. Karena kan yang punya kewenangan adalah pimpinan. Jadi kami ingin begini, pimpinan tidak perlu juga harus tanda tangan basah kalau orangnya lagi keluar misalnya. Karena ini konsekuensi hukumnya juga nggak ada kan. Ini lebih kepada kinerja DPR itu harus dilihat oleh rakyat. Bahwa memang mereka terfasilitasi dengan baik dan cepat, begitu,” tegas Baharuddin.
Menurut Baharuddin, hasil rapat tersebut tidak butuh waktu lama untuk segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kaltim
“Saya ini kan ketua komisi, kadang rakyat ngirim ke saya suratnya. Pada saat ada yang kirim, saya kan tidak mau lama-lama, dan saya langsung kirim ke staf komisi supaya ini direspons. Nah kadang arsip-arsip surat itu tidak ada di bagian umum. Kan susah juga tu. Jadi ke depan kalau ada surat masuk, walaupun melalui saya, langsung dikirim ke staf. Lalu, staf komisi secepatnya melaporkan ke bagian umum. Supaya cepat terfasilitasi. InsyaAllah (sistem) ini akan terealisasi minggu depan,” pungkasnya. (Adv)
