KALTIMKORANSERUYA – Ketimpangan akses pendidikan antara kota dan pedalaman kembali menjadi sorotan Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud.
Ia menekankan perlunya tindakan nyata dan lintas sektor untuk mengatasi persoalan mendasar ini.
“Anak-anak di pedalaman berhak atas pendidikan yang setara dengan mereka yang tinggal di kota. Letak geografis tak boleh jadi penghalang,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, Sabtu (24/5/25).
Menurutnya, banyak sekolah di wilayah terpencil Kaltim masih bergulat dengan keterbatasan guru, fasilitas, dan dukungan infrastruktur. Tak sedikit sekolah yang hanya memiliki satu atau dua guru untuk menangani semua mata pelajaran sekaligus mengurus administrasi.
Hamas menilai, solusi tidak cukup hanya datang dari Dinas Pendidikan, tetapi harus melibatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ia menyerukan agar disusun peta jalan pemerataan pendidikan yang berbasis data dan kebutuhan riil daerah.
“Guru-guru di pedalaman butuh insentif, pelatihan, dan jaminan karier agar mereka mau dan mampu bertahan. Sistemnya harus mendukung, bukan membebani,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengiriman guru kontrak atau relawan hanyalah langkah jangka pendek. Kebijakan yang berorientasi jangka panjang harus segera dirancang, termasuk strategi rekrutmen dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Hamas menegaskan bahwa pembangunan sekolah fisik bukan satu-satunya indikator kemajuan. Ketersediaan listrik, internet, dan tempat tinggal yang layak bagi guru juga menjadi kunci agar pendidikan di daerah terpencil bisa berjalan optimal.
“Kalau ingin mencetak generasi emas, jangan hanya fokus di kota besar. SDM unggul harus dibangun merata di seluruh penjuru Kaltim,” ujarnya.
Ia berharap anggaran dan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan benar-benar berpihak pada daerah tertinggal, agar tidak ada lagi anak di pelosok yang merasa terabaikan dalam hak pendidikannya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
