KALTIMKORANSERUYA — Keterbatasan infrastruktur dasar di Kabupaten Mahakam Ulu menuai perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa wilayah perbatasan tersebut memerlukan dukungan ekstra agar tidak tertinggal jauh dibanding daerah lain di provinsi ini.
“Mahulu menghadapi tantangan besar dari sisi aksesibilitas dan layanan dasar. Sudah saatnya kita melihat ini sebagai tanggung jawab bersama,” ujar Hasanuddin, Rabu (4/6/25).
Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan dan berada di kawasan perbatasan langsung dengan Malaysia, Mahulu dinilai belum memperoleh porsi pembangunan yang proporsional.
Kondisi jalan yang belum memadai, keterbatasan layanan pendidikan, serta akses kesehatan yang sulit dijangkau menjadi persoalan utama.
“Letaknya yang strategis justru menuntut perhatian lebih, baik dari sisi kebijakan maupun realisasi anggaran. Jangan sampai wilayah perbatasan ini terus dibiarkan berkembang secara perlahan,” lanjutnya.
Hasanuddin menekankan, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Kaltim, termasuk di daerah-daerah pedalaman yang selama ini cenderung luput dari sorotan.
Ia menilai bahwa kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman akan berisiko menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan.
Oleh karena itu, DPRD berkomitmen membawa isu-isu tersebut ke dalam forum pembahasan resmi bersama pemerintah provinsi.
“Pemerataan tidak boleh hanya menjadi wacana. Mahulu berhak atas fasilitas yang layak, seperti daerah lain di Kaltim,” tegasnya.
Selain mendorong perhatian pemerintah, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk membangun komunikasi yang intensif dan terbuka.
Forum-forum dialog, menurutnya, perlu diperkuat agar wakil rakyat dapat menyerap aspirasi secara utuh.
“Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan benar-benar menyentuh wilayah-wilayah terluar,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
