KALTIMKORANSERUYA — Pembangunan Stadion Utama Palaran menjadi perbincangan hangat di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Pasalnya, pembangunan Stadion Palaran itu menghabiskan anggaran 800 miliar rupiah, namun saat ini kondisinya justru terbengkalai. Dengan demikian beredar isu yang mendorong agar stadion tersebut dipihakketigakan kepada pengelola yang lebih profesional, agar dapat difungsikan secara maksimal.
Terkait masalah ini, salah satu Anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno dari komisi II mengeluarkan tanggapannya. Menurut dia, Pemprov Kaltim mungkin menemui beberapa kendala, khususnya di wilayah anggaran.
“Selama ini kan pembangunan ini mangkrak. Kita sadari lah itu. Kita mengerti, mungkin pemerintah punya kendala dengan pendanaan dan sebagainya. Tapi jika dipihakketigakan bagus juga,” kata Agiel, Kamis (2/11).
Jika pun aset daerah tersebut kata Agiel didorong untuk dikelola pihak ketiga, maka perjanjian kontraknya mesti diperjelas. Karena menurutnya, jangan sampai aset-aset daerah dilimpahkan, justru yang lebih untung adalah pihak ketiga.
“Setahu saya aset pemerintah itu kan dikelola oleh pemerintah ya. Tetapi kalau ada keinginan dikelola oleh pihak ketiga, saya pikir kan harus ada perjanjian. Nah perjanjiannya seperti apa, itu yang harus kita tau dulu, konsepnya bagaimana,” jelas Agiel.
“Kita berharap, jika memang ada pihak ketiga nantinya, kita di DPRD diberitahu kontraknya seperti apa. Jangan sampai seperti beberapa aset-aset kita di daerah tu, perjanjiannya tidak menguntungkan. Atau mungkin pembagiannya, menurut kita, lebih banyak menguntungkan pihak ketiga, saya pikir harus dievaluasi,” tegasnya.
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, seluruh aset daerah di Benua Etam harus dibenahi dan dikembangkan agar menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau menurut saya, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap aset-aset kita. Karena sampai dengan hari ini, aset-aset kita itu dalam kondisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan,” imbuh Agiel.
“Ya kita berharap tentunya, aset pemerintah itu harus berfungsi dengan baik, dan bisa menghasilkan PAD. Apalagi ada konsep ekonominya di situ, saya pikir ya akan lebih baik lagi,” pungkasnya. (Adv)
