KALTIMKORANSERUYA – Akses layanan kesehatan gratis diHanya Bermodal KTP, Warga Kaltim Kini Nikmati Layanan Kesehatan Gratis Lewat Program Gratispol diterapkan sejak 21 April 2025, masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP Kaltim untuk memperoleh pelayanan medis tanpa biaya, termasuk bagi mereka yang sebelumnya menunggak iuran BPJS.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyambut baik kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah progresif dalam reformasi pelayanan publik. Menurutnya, ini merupakan wujud konkret keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Cukup dengan KTP Kaltim, rumah sakit wajib melayani. Tak perlu lagi repot kumpulkan dokumen lain. Ini bukti nyata Pemprov mendahulukan rakyat,” kata Subandi, Rabu (14/5/2025).
Program yang digagas oleh Gubernur Rudy Mas’ud ini merupakan hasil sinergi dengan BPJS Kesehatan. Salah satu poin pentingnya adalah penghapusan kewajiban membayar tunggakan bagi peserta yang ingin mengakses layanan dasar di kelas 3. Sementara itu, peserta tetap harus melunasi tunggakan jika ingin naik kelas layanan ke kelas 1 atau 2.
Selain menjangkau puskesmas dan layanan dasar lainnya, Gratispol juga mengakomodasi pelayanan gawat darurat di rumah sakit. Bagi warga yang belum terdaftar di BPJS, pendaftaran bisa dilakukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi atau fasilitas kesehatan setempat.
Menurut Subandi, perubahan kebijakan ini sekaligus menandai pergeseran prioritas pembangunan yang selama ini terlalu berorientasi pada infrastruktur fisik.
Ia menyebut Kaltim memiliki kekuatan fiskal yang cukup untuk menjamin layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan secara gratis.
“Kita ini daerah kaya. APBD kita besar. Kenapa sebelumnya tidak gratis? Karena orientasinya belum ke pendidikan dan kesehatan. Sekarang sudah jelas, gubernur arahkan ke dua sektor ini,” tegasnya.
Dari perhitungannya, hanya sekitar Rp2 triliun dibutuhkan untuk menanggung seluruh pembiayaan pendidikan dari tingkat SMA hingga S3, serta menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Kaltim.
“Angkanya realistis. Kita mampu secara fiskal. Ini langkah yang bukan hanya mungkin, tapi harus kita jaga keberlangsungannya,” lanjutnya.
Ia berharap program ini tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek, tetapi menjadi fondasi jangka panjang dalam pemerataan kesejahteraan.
Menurut Subandi, ke depannya program ini idealnya diperluas agar mencakup seluruh jenjang pendidikan dan semakin memperkuat jaminan sosial daerah.
“Harapan saya, lima tahun ke depan program ini bisa berjalan tanpa hambatan. Anak-anak kita tak perlu lagi khawatir soal biaya sekolah, dan semua warga merasa tenang karena kesehatan mereka dijamin,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
