KALTIMKORANSERUYA – Program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bertajuk Gratispol kian meluas. Setelah memberikan layanan kesehatan gratis berbasis KTP, kini kebijakan ini juga menyasar sektor pendidikan, mencakup jenjang SMA hingga program spesialis secara bertahap.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai perluasan manfaat Gratispol ke sektor pendidikan merupakan terobosan besar dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia di Bumi Etam.
Ia menyebut kebijakan tersebut telah membuka jalan bagi banyak keluarga yang sebelumnya kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Sekarang akses pendidikan semakin terbuka, biaya sekolah sudah bukan lagi beban utama. Efeknya sangat terasa, baik untuk peningkatan kecerdasan generasi muda maupun perbaikan ekonomi rumah tangga,” ujar Subandi, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, dengan beban biaya pendidikan yang terpangkas, banyak keluarga kini bisa mengalihkan anggaran mereka untuk kebutuhan lain, seperti peningkatan gizi, tabungan, atau pengembangan usaha kecil.
Program pendidikan Gratispol resmi diluncurkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, pada 21 April 2025 sebagai bagian dari visi besar membangun masyarakat yang cerdas dan sejahtera.
Program ini menyediakan bantuan pendidikan bagi warga Kaltim mulai dari tingkat menengah atas hingga perguruan tinggi, termasuk pendidikan kedokteran dan spesialisasi.
Besaran bantuan pun bervariasi, tergantung jenjang dan jenis program studi. Mahasiswa S1 non-kedokteran, misalnya, menerima Rp5 juta per semester. Sementara untuk farmasi disiapkan Rp7,5 juta dan hingga Rp17,5 juta bagi peserta program spesialis. Durasi bantuan disesuaikan dengan masa studi normal di tiap jenjang pendidikan.
“Ini bukan sekadar beasiswa, tapi kebijakan transformasional. DPRD tentu siap mengawal agar pelaksanaan Gratispol tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegas Subandi yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang berani menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai poros utama pembangunan.
Langkah ini menurutnya sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Kaltim saat ini.
“Dengan APBD yang kita miliki, saya hitung hanya sekitar Rp2 triliun yang dibutuhkan untuk menjamin layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis. Ini sangat rasional bagi provinsi dengan potensi besar seperti Kaltim,” ujarnya.
Subandi berharap ke depan program ini bisa diperluas hingga mencakup pendidikan dasar. Ia menilai, langkah ini penting untuk memastikan tidak ada anak Kaltim yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Kalau ke depan bisa digratiskan dari SD sampai S3, saya kira itu akan menjadi lompatan besar dalam sejarah pembangunan Kalimantan Timur,” tuturnya.
Warga yang ingin mendaftar sebagai penerima manfaat program pendidikan Gratispol dapat mengakses situs resmi di gratispol.kaltimprov.go.id. Persyaratannya antara lain memiliki KTP dan KK Kalimantan Timur, berdomisili minimal tiga tahun, serta belum menerima bantuan pendidikan sejenis dari pemerintah atau lembaga lain.
RF (ADV DPRD KALTIM)
