KALTIMKORANSERUYA.COM – Perkebunan merupakan sektor paling potensial untuk melepas ketergantungan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari sektor pertambangan dan migas.
Sektor perkebunan, dapat menjadi aktor utama dalam transformasi ekonomi Kaltim berbasis renewable resource atau sumber daya alam terbarukan.
Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) Provinsi Kaltim pun turut berkomitmen dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi Benua Etam.
“Kita sadar bahwa saat ini dan akan datang, penggerak perekoniam Kaltim tidak bisa lagi tergantung pada sumber daya alam tidak terbarukan, seperti batu bara maupun migas. Pemerintah daerah sudah menyusun arah transformasi ekonomi berkelanjutan dan itu ada di sektor pertanian dalam arti luas. Sektor perkebunan, menjadi bagian di dalamnya,” kata Ketua Harian FKB Kaltim, Yus Alwi Rahman saat ditemui di sela agenda Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2022-2025 dan Program Prioritas Tahun 2022-2023 FKPB Kaltim, di Hotel Swiss Bell Samarinda, Kamis (10/11/2022).
Potensi sektor perkebunan dalam menunjang perekonomian, dibuktikan dengan kontribusi sektor ini pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tingkat nasional, sektor perkebunan juga terbukti mampu menjadi penguat ekonomi melalui ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.
“Saat krisis kemarin, sektor perkebunan ternyata jadi penyeimbang penguat ekonomi. Ketika neraca perdagangan minus, kita justru bisa menyumbang lebih dari Rp 300 triliun untuk ekspor CPO dan turunannya,” bebernya.
Bersama FKPB, ia berkomitmen mendukung pengembangan sektor perkebunan berkelanjutan. FKPB sebagai forum multi pihak yang diisi oleh Perangkat Daerah (PD), akademisi perguruan tinggi, asosiasi perkebunanan, komunitas, lembaga swadaya, hingga masyarakat umum diharapkan dapat mempererat sinergitas program perkebunan berkelanjutan.
“FKPB cukup penting kaitannya sebagai lembaga yang membantu pemerintah daerah. Tugas pokok forum ini untuk mengidentifikasi masalah perkebunan berkelanjutan, lalu mencoba merumuskan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” pungkasnya. (ADV/DISKOMINFOKALTIM)
