KALTIMKORANSERUYA – Jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mendesak pemerintah provinsi dan pusat untuk mempercepat proses perbaikan akses tersebut yang dinilainya sangat vital bagi kehidupan masyarakat pedalaman.
“Kerusakan jalan ini bukan hal baru, tapi dampaknya makin berat bagi warga. Mereka terpaksa mengandalkan jalur sungai yang tidak selalu aman, apalagi saat musim hujan,” ungkap Ekti, Senin (19/5/25).
Ia menekankan bahwa jalur darat di kawasan tersebut seharusnya menjadi tulang punggung distribusi barang kebutuhan pokok. Namun, akibat kerusakan yang tak kunjung diperbaiki, masyarakat harus menghadapi berbagai risiko hanya untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.
Ketergantungan pada transportasi sungai, kata Ekti, membuat arus logistik sangat rentan terhadap kondisi alam. Saat debit air meningkat karena hujan deras, aktivitas pengangkutan bisa terhenti total. Situasi ini turut memicu lonjakan harga barang di wilayah pedalaman.
“Cuaca buruk bisa menghentikan distribusi. Akibatnya, harga barang naik, dan itu sangat membebani masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Ekti menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai bukan sekadar soal konektivitas, melainkan juga bentuk keadilan bagi warga daerah terpencil. Akses jalan yang baik, menurutnya, akan membuka peluang ekonomi, mempercepat layanan kesehatan, dan mempermudah akses pendidikan.
“Kalau pembangunan hanya terfokus di perkotaan, kesenjangan akan terus melebar. Jalan yang layak di pedalaman adalah bentuk nyata dari pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap agar pemerintah tidak lagi menjadikan isu pembangunan sebagai sekadar retorika, melainkan benar-benar hadir melalui program konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
RF (ADV DPRD KALTIM)
