KALTIMKORANSERUYA – Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono, mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Sugiyono, setiap dana yang tercantum dalam APBD bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan hasil kontribusi nyata masyarakat yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. Ia menilai bahwa penggunaan anggaran publik harus dilandasi oleh prinsip kejujuran dan keterbukaan.
“Anggaran itu bersumber dari pajak rakyat. Maka penggunaannya pun harus tepat, jujur, dan terarah. Tidak boleh ada ruang untuk disalahgunakan,” ujar Sugiyono saat ditemui pada Selasa (6/5/2025).
Lebih jauh, ia menyoroti masih adanya celah dalam pelaksanaan program anggaran di lapangan, seperti ketidaktepatan sasaran hingga potensi penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
Oleh karena itu, DPRD menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam setiap tahapan realisasi APBD.
Sugiyono menambahkan bahwa lembaga legislatif tidak hanya memiliki kewenangan menyetujui anggaran, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya keterlibatan warga dalam memantau pelaksanaan anggaran. Dalam pandangannya, kontrol sosial merupakan elemen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.
“Kalau masyarakat ikut memantau dan melapor, potensi penyelewengan bisa dicegah sejak awal. Ini soal tanggung jawab bersama,” katanya.
Di akhir, Sugiyono menegaskan bahwa transparansi dan efisiensi bukan sekadar aspek teknis, melainkan landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Uang rakyat bukan untuk dipertontonkan dalam angka besar, tapi harus dirasakan manfaatnya. Dan kami di DPRD siap memastikan itu terjadi,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
