Home Samarinda DPRD Kaltim Soroti Dampak Lingkungan di Balik Amblesnya Jalan Poros Samarinda-Balikpapan

DPRD Kaltim Soroti Dampak Lingkungan di Balik Amblesnya Jalan Poros Samarinda-Balikpapan

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. (Dok: koranseruya)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. (Dok: koranseruya)

KALTIMKORANSERUYA – Masalah jalan ambles di jalur nasional poros Samarinda-Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai, pergerakan tanah yang menyebabkan kerusakan itu harus segera ditangani untuk mencegah dampak lebih luas terhadap konektivitas dan keselamatan masyarakat.

Reza menekankan bahwa kerusakan ini bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan juga terkait faktor lingkungan di sekitar lokasi. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap aktivitas alih fungsi hutan menjadi pertambangan serta intensitas lalu lintas angkutan batu bara di kawasan tersebut.

“Kondisi lingkungan yang berubah drastis, seperti konversi hutan dan aktivitas tambang, berkontribusi pada ketidakstabilan tanah di area itu,” ujar Reza, Senin (28/4/25).

Dalam menanggapi kejadian tersebut, DPRD Kaltim melalui Komisi III mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi teknis jalan dan dampak lingkungan di sekitarnya.

Reza menegaskan perlunya identifikasi akar masalah secara komprehensif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Kami mendesak evaluasi total baik dari aspek teknis maupun lingkungan untuk memastikan masalah ini tidak berulang,” tegasnya.

Menurut Reza, jalan nasional ini bukan hanya menghubungkan dua kota besar, tetapi juga menjadi jalur utama bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kerusakan di Kilometer 28, Desa Batuah, Kutai Kartanegara, dikhawatirkan bisa memperparah gangguan terhadap ekonomi daerah dan mengancam keselamatan pengguna jalan jika tidak segera ditangani.

“Penanganan yang lambat berisiko memperbesar dampak negatif, baik terhadap aktivitas ekonomi maupun keamanan warga,” kata Reza.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas infrastruktur di Kaltim, DPRD siap mengawal langkah-langkah perbaikan, termasuk mempercepat koordinasi lintas sektor dan mendorong percepatan penganggaran.

“Kami berupaya menjaga kemantapan jalur vital ini agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar,” tutup Reza.

RF (ADV DPRD KALTIM)