Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui berbagai inovasi, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Langkah ini diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Davit Rante, mengungkapkan bahwa kendala utama dalam tata kelola pemerintahan saat ini adalah kurangnya SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
“Di Kutai Timur, kita menghadapi masalah kekurangan SDM, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Oleh sebab itu, kami ingin agar pemerintah benar-benar memperhatikan hal ini agar tata kelola bisa berjalan dengan lebih baik,” ujar Davit dalam wawancara pada Selasa, 5 November 2024.
Lebih lanjut, Davit menyebutkan bahwa program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat membantu mengatasi permasalahan SDM di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, program ini, apabila diikuti dengan pembinaan yang baik, memungkinkan SDM untuk ditempatkan sesuai kemampuan masing-masing.
“Mudah-mudahan dengan adanya program PPPK ini, dan sistem pembinaan yang tepat, SDM dapat ditempatkan sesuai kompetensi, bukan sekadar asal terisi saja,” tambahnya. Davit berharap pemerintah terus melakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas SDM demi pemerintahan yang lebih optimal. (Adv)
