Home Samarinda Darlis Pattalongi: Banjir Samarinda Tak Bisa Lagi Dianggap Sekadar Dampak Hujan

Darlis Pattalongi: Banjir Samarinda Tak Bisa Lagi Dianggap Sekadar Dampak Hujan

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi.(dok: koranseruya)
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi.(dok: koranseruya)

KALTIMKORANSERUYA – Banjir yang kembali merendam kawasan Loa Janan Ilir di Samarinda menuai sorotan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi. Ia menilai persoalan banjir ini bukan semata disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan akibat sistem pengelolaan lingkungan yang bermasalah.

“Ini bukan hanya soal hujan deras. Kita sedang melihat konsekuensi dari lemahnya tata kelola drainase dan maraknya aktivitas industri di daerah hulu,” ujar Darlis, Rabu (21/5/25).

Menurutnya, banjir kali ini menimbulkan dampak luas hingga ke kawasan pinggiran. Loa Janan Ilir menjadi titik yang cukup parah dengan puluhan rumah tergenang dan dapur umum darurat yang masih beroperasi membantu warga.

Darlis menegaskan bahwa penanganan banjir selama ini cenderung bersifat sementara. Ia menyebut bahwa akar persoalan seperti buruknya sistem drainase hingga pembukaan lahan tambang tanpa kontrol turut memperburuk kondisi lingkungan.

“Kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan cuaca. Banyak tambang berizin yang pembukaannya tidak diawasi ketat, menyebabkan air limpahan langsung ke kota,” tegasnya.

Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera merumuskan langkah komprehensif yang melibatkan evaluasi izin pertambangan, pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir, dan pembenahan sistem drainase secara modern.

“Samarinda sebagai ibu kota provinsi seharusnya jadi prioritas dalam pembangunan sistem ketahanan terhadap bencana. Ini harus dirancang jangka panjang, bukan solusi tambal sulam,” katanya.

Dampak banjir juga menyebabkan kemacetan parah di Jalan HM Rifadin selama beberapa hari terakhir. Terputusnya akses jalan menghambat distribusi barang dan mobilitas warga.

Darlis menyampaikan bahwa pendekatan kebijakan ke depan harus lebih memihak pada keselamatan dan kepentingan masyarakat luas ketimbang hanya melayani kepentingan industri jangka pendek.

“Kalau tidak ada keberanian politik untuk benahi dari hulu, maka banjir akan terus jadi langganan. Ini waktunya ambil sikap tegas,” pungkasnya.

RF (ADV DPRD KALTIM)