KALTIMKORANSERUYA – Kembali terendamnya sejumlah wilayah di Kota Samarinda akibat banjir mendorong Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, angkat bicara.
Ia menilai, musibah yang berulang setiap tahun ini bukan lagi fenomena alam musiman, melainkan sinyal kuat akan rusaknya tata kelola lingkungan di daerah hulu.
“Ini bukan sekadar soal hujan deras. Kita berhadapan dengan dampak sistemik dari eksploitasi lingkungan, terutama dari pertambangan yang masif dan tidak terkendali,” tegas Darlis, Jumat (23/5/25).
Menurutnya, banjir di Samarinda adalah hasil dari rangkaian persoalan kompleks mulai dari alih fungsi lahan, minimnya kawasan resapan air, buruknya sistem drainase, hingga lemahnya pengawasan atas aktivitas tambang.
Ia menyayangkan bahwa selama ini upaya penanggulangan banjir hanya sebatas respons darurat. Penyaluran bantuan dan pendirian posko sementara memang penting, namun tak cukup jika akar permasalahan terus diabaikan.
“Yang dibutuhkan warga adalah jaminan masa depan. Mereka ingin kepastian bahwa air tidak akan masuk ke rumah mereka tiap musim hujan datang, bukan hanya mie instan dan tikar darurat,” kata Darlis.
Darlis pun mendorong formulasi kebijakan jangka panjang yang tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekologis.
Ia menyebut perlunya pembangunan kolam retensi, pembenahan drainase, serta rehabilitasi kawasan hutan sebagai langkah strategis yang tak bisa ditunda.
Ia juga menekankan urgensi evaluasi izin usaha pertambangan di wilayah sekitar kota. Menurutnya, kerusakan hulu karena tambang telah mempercepat laju banjir ke daerah permukiman.
“Kita harus berani mengkaji ulang perizinan tambang. Apakah benar-benar memberi manfaat atau justru membebani masyarakat dengan risiko bencana?” ujarnya.
Sebagai anggota legislatif, Darlis menyatakan komitmennya untuk mendorong kolaborasi lintas sektor melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan aktivis lingkungan guna membangun solusi yang ilmiah, adil, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, Samarinda sebagai ibu kota provinsi tidak seharusnya terus lumpuh akibat banjir.
“Ini alarm keras bahwa kita perlu mengubah cara membangun. Pembangunan tanpa ekologi adalah kesalahan besar,” tutupnya.
(RF | ADV DPRD KALTIM)
