KALTIMKORANSERUYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyuarakan keprihatinannya terhadap rendahnya kapasitas sekolah negeri di Kota Balikpapan dalam menampung siswa baru jenjang SMA dan SMK.
Damayanti mengungkapkan bahwa hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang berhasil melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri.
Ia menyebut angka tersebut sebagai cerminan krisis akses pendidikan yang perlu segera ditangani pemerintah.
“Ini bukan sekadar soal sistem penerimaan siswa, tetapi menyangkut hak dasar anak-anak untuk bersekolah,” ujarnya, Rabu (11/6/25).
Ia menegaskan, jika kapasitas sekolah negeri belum mencukupi, maka pemerintah wajib hadir melalui kebijakan yang mendukung siswa yang beralih ke sekolah swasta.
Salah satu bentuk dukungan yang disarankan Damayanti adalah subsidi biaya pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Menurutnya, biaya tinggi di sekolah swasta kerap menjadi hambatan bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak membiarkan perbedaan kualitas dan akses pendidikan semakin melebar antara sekolah negeri dan swasta.
“Kalau pemerintah tidak membantu, maka ketimpangan akan terus terjadi,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, Damayanti menyampaikan perlunya pembangunan sekolah baru di Balikpapan.
Namun, ia juga mengakui bahwa terbatasnya ketersediaan lahan menjadi tantangan besar di kota yang sudah padat tersebut.
Sebagai alternatif, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pembangunan sekolah bertingkat di atas lahan milik provinsi.
“Lahan memang jadi masalah, tapi kalau kita bisa maksimalkan aset pemprov, sekolah bertingkat bisa jadi solusi. Yang penting perencanaannya matang dan terintegrasi,” jelasnya.
Selain menambah sekolah baru, ia juga menyoroti perlunya perluasan ruang belajar di sekolah yang sudah ada.
Menurutnya, menambah jumlah rombongan belajar (rombel) bisa menjadi upaya jangka pendek untuk mengurangi beban penerimaan siswa baru.
Ia juga menambahkan bahwa sekolah swasta merupakan bagian penting dari sistem pendidikan di Kaltim dan seharusnya mendapatkan perhatian yang setara dari pemerintah.
Menurutnya, bantuan subsidi tidak boleh hanya difokuskan pada sekolah negeri.
“Sekolah swasta punya kontribusi besar, tapi sering kali diabaikan. Pemerintah harus hadir, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga menjamin anak-anak di swasta bisa belajar tanpa beban biaya yang berat,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
