KALTIMKORANSERUYA — Kurang beberapa bulan jelang pemilihan umum serentak 2024, para calon legislatif (caleg) dan partai politik bersiap-siap melakukan kampanye.
Dalam situasi ini, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baharuddin Demmu memberi pesan moral kepada para caleg.
“Saya kira semua caleg harus dewasa berpolitik. Jangan kampanyekan politik identitas. Tapi yang dikampanyekan adalah politik gagasan,” paparnya, Selasa (07/11/2023).
Dia membeberkan bahaya politik identitas yang dapat melahirkan konflik berkepanjangan. Karena itu, dia menyampaikan agar dalam gelanggang politik yang lahir nantinya adalah politik bergagasan dan harmonis.
“Jadi orang mau nyaleg, supaya tidak rusuh kan ya. Misalnya saya orang bugis nih, masuk di kampung Jawa, atau masuk di kampung Bugis, jangan pake bahasa orang Bugis, bahwa harus pilih orang Bugis. Nggak boleh itu. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana para kandidat ini dalam rangka bersosialisasi nanti ke rakyat mengedepankan politik gagasan,” tegasnya.
“Yang harus disampaikan mengenai politik, bahwa apa manfaat memilih pemimpin, apa yang bisa didapatkan oleh rakyat. Jadi jangan memunculkan sukuisme, rasisme, atau ideologi agama tertentu, karena kenapa, nanti itu punya potensi terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat,” sambungnya.
Lebih jauh, legislator PAN itu menyinggung soal money politic yang telah berakar di tengah masyarakat. Karena itu, dirinya menitip pesan ke Bawaslu agar lebih serius menangani pemilu ini.
Tak hanya itu, dirinya mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga kepala daerah termasuk TNI dan Polri untuk menjaga netralitasnya dalam situasi politik hari ini.
“Ini juga soal money politic, Bawaslu juga harus jeli, karena politik uang ini marak, jangan pake diduga lagi. Bukan diduga, politik uang berjalan hari ini di kampung-kampung. Saya tidak mau menduga karena memang saya melihat fakta. Nah ini bagaimana?”, kata Baharuddin Demmu.
“Masalah ini, jangan sampai juga membuat kekacauan. Kita berharap pemilu ini harmonis dan bergembira. Jangan lagi intervensi-intervensi rakyat terhadap pilihan. Sekali lagi saya ingatkan, terutama ASN, Kepala Daerah, teman-teman TNI Polri, Kepala Desa, Camat, netral lah dalam hal ini. Jangan lagi menggiring-giring,” sambungnya.
Dia juga membeberkan bahaya bila TNI, Polri dan ASN menggiring masyarakat memilih caleg tertentu.
“Karena kenapa, jabatan mereka itu menggunakan APBD untuk menggiring, kan mereka digaji pake uang rakyat toh? Kalau mereka tetap mau menggiring, berhenti jadi ASN. Kalau Kepala Dinas masih menggiring-giring kasih tahu saya, supaya saya minta berhenti aja bos,” ucapnya.
“Kalau mau, ya kamu nyaleg aja. Jangan giring-giring lah. Nanti ada yang pukulin rame-rame kan susah tu. Kan jelas, bantuan aja sekarang ini kadang hanya disalurkan sesuai dengan keinginan partainya, calegnya lagi yang bagi. Itu nggak boleh tuh, karena dia bukan Anggota Dewan toh?” tambahnya.
Dia juga menyarankan kepada ASN agar tidak menambah-nambah dosanya. Alasannya, mereka telah disumpah agar netral dalam politik.
“ASN juga supaya tidak menambah dosanya jangan ikut berpolitik lah. Karena kalau dia ikut berpolitik ya mereka kan sudah disumpah oleh UU dan netral dalam dunia politik ini. Nanti kalau mati, mereka dimintai pertanggungjawabannya kenapa kamu berpihak begini sementara kamu sudah bersumpah tidak berpihak? Kan gitu toh?,” terangnya.
“Jadi saya bilangi ke teman-teman saya yang ASN, supaya kalian tidak tambah dosanya, saya mohon jangan terlibat dalam politik praktis,” pungkasnya. (adv/dprd)
