KALTIMKORANSERUYA – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan kawasan Industri di Bontang Lestari sudah ditetapkan akan dikelola PT. KIB. Hal itu berdasarkan informasi yang ia terima.
“Terus terang kami taunya PT KIB ini kan justru sudah penetapan lokasi (penlok)-nya dari pusat. Sudah menentukan bahwa kawasan industri itu kepemilikan konsesinya adalah KIB,” ucapnya, Senin (15/7).
Namun, dirinya mengaku belum menerima informasi pola kerja sama PT. KIB dengan pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Dirinya tidak ingin berkomentar banyak soal ini. Sebab, pihaknya tidak pernah diundang terkait pembahasan hal tersebut.
“Saya juga tidak berani berkomentar terlalu jauh. Karena kami pun di DPRD belum pernah diundang, atau diberitahukan oleh pemerintah, atau diundang secara resmi. Walaupun ini tidak wajib ya,” ucapnya.
Meski tidak wajib, tapi kata Andi Faiz, setidaknya dewan perlu mengetahui informasi rencana pemerintah dengan PT. KIB. Hal itu agar tidak memperkeruh suasana.
“(meskipun tidak wajib) tapi kan untuk tidak memperkeruh suasana, supaya kami juga paham planningnya ke depan,” tandasnya.
Karena itu pihaknya ingin mengetahui apa gagasan dan kerja sama pemkot Bontang dengan PT. KIB. Paling tidak, mengetahui tawaran PT. KIB kepada pemerintah.
“Yaa tentunya kan kami sebenarnya mau tau apa sih yang ditawarkan KIB ini kepada pemkot. Misalnya ke pemerintah berapa persen. Kemudian berapa banyak tenaga kerja nanti yang akan diterima,” tukas Andi Faiz.
Politisi Golkar itu pun menyinggung jika pemerintah tidak punya duit, maka solusinya bisa proses seleksi investor. Manakah di antara investor itu nanti yang menawarkan lebih baik untuk masyarakat Kota Bontang, maka itulah yang diajak kerja sama.
“Sebenarnya kan kalau pemerintah tidak punya uang, kita bisa cari investor dengan skema yang terbaik. Misalkan kita nanti undang investor, kemudian beauty contest. Di situ kita tau seperti apa kontribusinya nanti. Nanti mana yang terbaik itulah yang nanti kita jadikan mitra,” terangnya.
Tapi karena sudah terlanjur, Andi Faiz hanya harapan pemerintah mengambil manfaat dari adanya KIB ini. Pemerintah betul-betul intens berkomunikasi.
“Sehingga mendapat manfaat dan itu untuk masyarakat. Inilah yang harus didorong oleh pemerintah Tidak hanya investasinya. Ini kan harus dikaji baik-baik sama pemerintah dan dikomunikasikan dengan KIB,” pungkasnya. (adv)
