KALTIMKORANSERUYA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait keterbatasan lahan pemakaman di Kota Samarinda yang kian mengkhawatirkan.
Ia meminta Pemerintah Kota segera mengambil tindakan konkret dengan membuka Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru agar kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi.
“Banyak keluarga yang kesulitan mencari tempat untuk memakamkan orang terdekat mereka. Ini bukan lagi masalah kecil,” ujar Ananda, Jum’at (13/6/25).
Ia menyebut, sejumlah area seperti Sungai Kunjang dan Karang Asam Ulu telah kehabisan ruang untuk pemakaman baru.
Menurutnya, keterbatasan kapasitas TPU tidak hanya menjadi persoalan administratif, namun juga berpotensi memicu persoalan sosial jika dibiarkan tanpa solusi nyata.
Ananda menekankan bahwa pemerintah perlu segera bertindak dan tidak menunggu kondisi semakin darurat.
Ia juga mendorong agar proses perizinan pembukaan lahan dipercepat melalui evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang pemakaman yang dinilainya perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Kita butuh regulasi yang tetap sesuai hukum, tapi bisa memudahkan eksekusi di lapangan. Jangan sampai warga menunggu terlalu lama hanya karena hambatan birokrasi,” jelas politisi dari PDI Perjuangan itu.
Sebagai langkah konkret, Ananda mengusulkan agar pemerintah dapat memanfaatkan lahan milik daerah yang belum terpakai atau membuka peluang kerja sama dengan masyarakat dan lembaga keagamaan dalam bentuk skema pemanfaatan bersama.
“Kalau memang ada lahan kosong milik pemda yang tidak digunakan, kenapa tidak dimanfaatkan untuk pemakaman? Ini soal kebutuhan mendesak,” tambahnya.
Ia juga menyambut baik inisiatif DPRD Kota Samarinda yang mulai menyusun regulasi baru terkait pengelolaan lahan pemakaman.
Di level provinsi, DPRD Kaltim sendiri telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang fokus membahas isu pemakaman dan mengakomodasi aspirasi masyarakat luas.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan mendukung dari sisi anggaran maupun pengawasan. Kepentingan masyarakat harus diutamakan,” pungkas Ananda.
RF (ADV DPRD KALTIM)
