KALTIMKORANSERUYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Amir Tosina menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bontang untuk menjaga netralitas menjelang pilkada.
Amir menegaskan ASN tidak dibolehkan terlibat politik praktis agar bisa bekerja secara profesional dalam melayani kebutuhan masyarakat.
“Tapi kalau ada yang ditemukan ASN yang masih berpolitik praktis tentu juga harus ada keadilan untuk diberikan sanksi juga. Karena banyak kita lihat para ASN itu sudah terlalu kental berpolitik..” tutur politisi itu, Senin (12/8/2024).
Menurut Amir, ASN yang ketahuan melanggar harus ditindak dengan tegas melalui pemberian sanksi.
“Maka dari itu, saya sarankan jangan pilih kasih. Siapapun yang berpolitik praktis saat ini, menghadapi pilkada, ia harus diberi sanksi..” ujar Amir.
“Kita tidak bisa menuduh langsung tapi sudah kedengaran banyak sekali. Walaupun mereka bukan pejabat tapi dia statusnya ASN tapi dia berpolitik..” tambah Amir.
Netralitas ASN sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Diharapkan hal itu dapat menjadi pedoman bagi seluruh ASN di Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama masa Pilkada. (adv/ap)
