KALTIMKORANSERUYA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kesiapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas PUPR-PERA Kaltim dalam menghadapi situasi darurat infrastruktur.
Menurut Reza, UPTD merupakan garda terdepan dalam merespons kejadian seperti longsor dan kerusakan jalan. Namun, tanpa dukungan dana operasional yang memadai, respons cepat sulit terwujud.
“Tim UPTD sering jadi yang pertama turun ke lokasi bencana. Tapi bagaimana mereka bisa maksimal kalau anggaran logistiknya terbatas?” tegasnya, Jumat (23/5/25).
Ia menekankan pentingnya dukungan anggaran bukan hanya untuk kelancaran operasional, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik yang sigap dan tepat.
Komisi III, lanjut Reza, tengah mendorong agar anggaran untuk UPTD ditingkatkan dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya. Ia menilai bahwa upaya ini krusial demi membangun sistem penanganan infrastruktur yang cepat dan efektif.
Sorotan juga diberikan pada persoalan drainase di ruas-ruas penting Kota Samarinda seperti Jalan HM Ardans dan Jalan Nusyirwan Ismail.
Menurut Reza, kegagalan sistem drainase membuat air hujan mudah menggenang dan mempercepat kerusakan jalan.
“Tanpa drainase yang baik, jalan cepat rusak. Akhirnya yang terjadi hanya tambal sulam berkepanjangan, bukan solusi jangka panjang,” katanya.
Ia mengajak pemerintah provinsi untuk mulai mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang kuat dan tahan lama, adalah fondasi penting dalam mendukung aktivitas masyarakat serta peran strategis Kalimantan Timur sebagai mitra Ibu Kota Negara (IKN).
“Masyarakat layak mendapatkan jalan yang aman dan nyaman. Ini bukan sekadar proyek perbaikan, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan daerah,” tutupnya.
(RF | ADV DPRD KALTIM)
