KALTIMKORANSERUYA – Lonjakan harga kelapa yang kini menembus angka Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per butir dipandang sebagai momentum strategis untuk mengangkat kesejahteraan petani lokal.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, yang menilai bahwa kenaikan tersebut perlu disikapi secara konstruktif oleh pemerintah.
“Naiknya harga kelapa harus dilihat sebagai peluang, bukan keluhan. Petani berhak mendapatkan keuntungan setelah sekian lama harga tak berpihak pada mereka,” ujar Sapto, Kamis (22/5/25).
Menurutnya, masyarakat sering kali mengeluhkan harga tinggi tanpa mempertimbangkan beban dan proses panjang yang dilalui petani. Padahal, harga jual yang kompetitif bisa menjadi insentif untuk meningkatkan produksi dan kualitas komoditas.
Sapto menekankan bahwa tren harga ini seharusnya menjadi pemantik untuk menyusun kebijakan jangka panjang dalam memperkuat ekosistem industri kelapa.
Ia menyoroti pentingnya kesiapan dari sisi hulu seperti ketersediaan lahan dan pelatihan petani hingga ke hilir, mencakup akses pasar dan fasilitas pengolahan.
“Kalau tidak disiapkan dari sekarang, kita hanya akan jadi penonton di pasar sendiri. Kelapa bukan hanya buah meja, tapi komoditas industri yang potensial,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan kajian agribisnis untuk menentukan wilayah yang layak dikembangkan menjadi pusat budidaya kelapa. Wilayah seperti Muara Jawa, Samboja, dan Marangkayu di Kutai Kartanegara disebut memiliki rekam jejak yang menjanjikan.
Dengan harga kelapa yang terus meningkat, Sapto menilai sudah saatnya petani dibekali sistem dukungan yang memadai agar tak hanya sekadar bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.
“Kalau pemerintah benar-benar serius, kelapa bisa jadi lokomotif ekonomi baru di Kaltim. Bukan hanya menguntungkan petani, tapi juga memperkuat ekonomi desa,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
