KALTIMKORANSERUYA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan keyakinannya bahwa program-program prioritas daerah tetap dapat direalisasikan meskipun proyeksi awal menunjukkan adanya penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim pada tahun 2026.
“Prediksi Februari itu belum final. Kita lihat lagi di Desember. Saya tidak khawatir, karena potensi ekonomi Kaltim masih sangat besar,” ungkap Ekti, Rabu (14/5/25).
Sebelumnya, Pemprov Kaltim merilis proyeksi awal bahwa APBD tahun 2026 bisa mengalami penurunan dari Rp20 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun. Namun, Ekti menilai bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan belum bisa dijadikan acuan pasti.
Menurutnya, dinamika fiskal menjelang akhir tahun dapat membawa perubahan signifikan. Ia menyoroti bahwa berbagai faktor seperti tren harga komoditas, realisasi proyek strategis nasional, serta kebijakan pusat masih akan sangat mempengaruhi kemampuan fiskal daerah ke depan.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa sektor-sektor andalan seperti pertambangan, energi, dan perkebunan masih menjadi penopang utama perekonomian Kaltim, dan dengan manajemen yang baik, potensi tersebut bisa dioptimalkan untuk menahan tekanan anggaran.
“Yang penting sekarang adalah menguatkan sinergi antarinstansi dan mendorong peningkatan PAD. Kalau semua pihak, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bekerja sama, saya yakin kita bisa tetap jalankan program prioritas,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Menurut Ekti, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim harus menunjukkan tanggung jawab sosial mereka, terutama dalam membantu masyarakat sekitar dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Sinergi juga termasuk peran swasta. Mereka bisa bantu melalui CSR, pemberdayaan ekonomi lokal, atau investasi jangka panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ekti meminta agar tantangan fiskal tidak dijadikan alasan untuk menunda program-program strategis, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Intinya adalah kolaborasi. Kalau semua pihak ikut bergerak, kita tetap bisa jaga keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
