KALTIMKORANSERUYA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), yang masih berada di bawah rata-rata provinsi.
Ia menegaskan perlunya langkah nyata dari pemerintah daerah dan provinsi untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia di dua wilayah tertinggal tersebut.
“Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas. Itu selaras dengan visi misi gubernur, dan kami di DPRD mengawal dari RPJMD dan RKPD,” kata Ekti, pada Rabu (14/5/2025).
Berdasarkan data terbaru, IPM Kubar tercatat sebesar 74,76, sedangkan Mahulu hanya mencapai 70,79 dua angka terendah di antara sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup serius dalam pembangunan manusia antarwilayah di provinsi ini.
Ekti menilai bahwa program-program unggulan seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang terangkum dalam skema Gratispol harus benar-benar menyasar daerah dengan IPM rendah.
Ia menyebutkan bahwa dalam lima tahun ke depan, pemerintah provinsi telah merancang pembangunan sekolah unggulan dan rumah sakit di kedua wilayah tersebut.
“Kalau Gratispol dijalankan secara optimal, ditambah sekolah unggulan dan rumah sakit yang sedang direncanakan di Kubar dan Mahulu, itu akan jadi lompatan besar untuk peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik tidak boleh menjadi satu-satunya indikator kemajuan daerah.
Menurutnya, investasi terhadap manusia melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata justru harus menjadi fondasi utama.
“Infrastruktur penting, tapi siapa yang akan memanfaatkannya jika manusianya tertinggal? Kita harus ciptakan generasi yang sehat dan pintar. Itu dulu yang harus dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta kepala daerah untuk lebih peka terhadap kondisi riil masyarakat.
Penentuan agenda pembangunan, katanya, harus berbasis pada data dan kebutuhan lapangan, bukan semata proyek berskala besar yang tidak menyentuh aspek fundamental seperti IPM.
“IPM rendah harusnya jadi alarm. Bupati atau wali kota jangan hanya fokus bangun proyek ini itu. Lihat dulu kondisi rakyatnya,” kata Ekti.
Sebagai tindak lanjut, Ekti menyampaikan bahwa lahan seluas 20 hingga 30 hektare telah disiapkan untuk pembangunan rumah sakit baru di Kutai Barat. Proyek ini akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga mencakup pembangunan fasilitas pendidikan unggulan di Mahulu.
“Pembangunan SDM tidak bisa ditunda. Kita dorong terus agar daerah-daerah tertinggal bisa mengejar ketertinggalan,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
