KALTIMKORANSERUYA – Terkait banyaknya sampah yang ada di lokasi wisata Mangrove Berbas Pantai, Anggota DPRD Kota Bontang Yassier Arafat menyebut sampah-sampah tersebut adalah sampah kiriman.
“Di mangrove itu sebenarnya bukan sampah-sampah pengunjung saja, tapi sampah-sampah kiriman. Karena ini kan di atas laut, dari kawasan dan orang yang buang sampah di atas lautnya sendiri,” ungkapnya saat dihubungi, Kamis (12/9/2024).
Ia menyebut masalah kesadaran pengunjung menjadi poin penting dalam mencegah adanya buang sampah sembarangan.
“Itukan ada arus ombak, jadi akhirnya ya di mangrove itu dapat kiriman, terlebih memang dari pengunjung-pengunjung,” tuturnya.
Ia menyebut persoalan sampah bukanlah persoalan yang bisa ditiadakan. “Sampah itu kan sebenarnya tidak akan pernah habis-habis. Tidak akan pernah hilang, pasti akan ada saja,” ujar Yassier.
Menurutnya, dalam hal pengelolaan sampah OPD terkait telah melakukan hal yang optimal. Seperti dengan mengadakan tempat sampah di beberapa titik lokasi wisata.
“Sebenarnya, Dispopar sendiri dalam hal ini OPD yang membidangi sudah maksimal kok. Sudah menyiapkan beberapa tempat sampah. Bahkan bagaimana mangrove ini jadi tempat kunjungan wisata di salah satu Kota Bontang,” katanya.
“Dulu kalau ga salah, ada organisasi di Tanjung Laut, itukan kami juga sempat bermitra dengan LH, membersihkan mangrove. Bisa jadi kita bersihkan ini, dua hari ada lagi sampah, sampah kiriman. Lebih banyak dominannya seperti itu,” jelasnya.
Ia menekankan dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat hal itu menjadi upaya preventif untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab.
“Mau tempat sampahnya ga ada, dari kesadaran masing-masing saja. Kalau datang, kemasannya dibawa pulang,” tandasnya.
“Atau mungkin pemerintah juga punya program bagaimana meningkatkan pola pikir manusia untuk membangun kesadaran masyarakat tentang sampah ini,” tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa Kota Bontang dalam proses meminimalisir penggunaan tempat sampah, namun menurutnya jumlah petugas sampah masih belum seimbang.
“Ini PRnya pemerintah sekarang, apakah pemerintah memberikan gaji untuk tukang sampah atau seperti apa,” sahutnya.
Terakhir, ia juga menyarankan agar dibentuknya UPT yang memiliki tugas khusus dalam penanganan sampah.
“Coba pemerintah inisiatif buat UPT, kayak Lang Lang, Bontang Lestari, jadi dinas tidak perlu sibuk mengurus itu, tidak usah langsung dinas-dinas terkait, jadikan mereka sudah punya tupoksinya masing masing,” pungkasnya. (adv)
