KALTIMKORANSERUYA — Budaya merupakan eksistensi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa budaya, masyarakat akan tercabut dari akarnya.
Demikianlah yang dipaparkan salah satu Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin saat ditanyai terkait posisi budaya dan perhatian pemerintah.
Dalam pertemuan itu, Salehuddin menegaskan kepada seluruh pihak terkait, terkhusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim agar benar-benar memberi perhatian besar terhadap eksistensi mendasar dalam kehidupan bermasyarakat ini.
Pasalnya, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu melihat adanya pengabaian terhadap budaya di Benua Etam, baik dari sisi program apalagi penganggaran (budgeting)-nya.
Karena itu dirinya menyarankan agar pihak terkait memikirkan dan melahirkan peta jalan untuk pengembangan dalam aspek tersebut
“Jadi memang design ini harusnya menjadi concern (fokus) kita bersama-sama. Tapi kalau yang kami lihat memang Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, benar-benar memang tidak sepenuhnya melihat bidang ini secara serius,” beber Salehuddin saat ditemui di gedung utama DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023).
“Ketidakseriusan itu kita lihat dari sisi program yang digulirkan, sekaligus juga budgeting. Walaupun kita juga sudah beberapa kali melakukan audiensi untuk bagaimana menempatkan posisi kebudayaan sebagai aspek yang utama,” sambungnya.
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim harusnya memberikan anggaran yang cukup untuk pengembangan kebudayaan di Kalimantan Timur.
“Kalau tidak dapat diutamakan, yah anggarannya tidak besar sebesar apa yang menjadi fokus anggaran di pendidikan, ya kita minta minimal separuhnya itu betul-betul difokuskan pada program terkait dengan pengembangan kebudayaan ini,” ujarnya.
Dirinya juga menyinggung unit pelaksana teknis (UPT) terkait untuk memikirkan langkah-langkah konkrit pengembangan di wilayah ini.
Bahkan, Salehuddin mengaku pihaknya sudah sejak lama mengeluarkan rekomendasi untuk pengembangan di bidang ini. Karena menurutnya, pemerintah melihat budaya sebagai hal yang tidak begitu penting.
“Termasuk salah satunya bagaimana UPT, misalnya museum, yang selama ini memang minim sekali sentuhan dari pemerintah provinsi,” beber Salehuddin.
“Nah Ke depan harapannya sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi kami di komisi IV, kita meminta bagaimana pemerintah provinsi itu fokus perhatiannya terhadap kebudayaan. Karena selama ini perhatian mereka timpang. Jadi seolah-olah dinomorduakan lah,” tambahnya dengan tegas. (adv/dprd)
