KALTIMKORANSERUYA — Semenjak IKN dibangun di Bumi Etam, sejumlah politisi memikirkan konsep pembangunan IKN sebagai identitas nasional dan penggerak ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.
Salah satunya Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno. Politisi PDIP itu memberi saran pembukaan peluang agar wilayah-wilayah tak produktif bisa bermanfaat untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dia mengatakan pihaknya terbuka ke pemerintah untuk segala upaya yang dilakukannya, termasuk pengembangan di wilayah yang memang perlu dikembangkan.
Apalagi kata dia, Kaltim bakal menjadi penyanggah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Karena itu, tegas Agiel, mesti melakukan persiapan di segala sektor.
“Sebenarnya, kalau kita ini, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengembangkan berbagai wilayah menjadi kawasan yang produktif.” kata Agiel, Minggu (05/11).
“Apakah itu pengembangan UMKM dan sebagainya. Karena banyak lahan, dan kalau tidak difasilitasi UMKM-nya bisa jadi berantakan kemana-mana kan. Apalagi Kaltim nantinya sebagai penyanggah IKN,” tambah dia.
Lebih jauh Agiel mengatakan, di IKN nantinya pertumbuhan penduduk semakin cepat dan dipastikan konsumsi primer juga bertambah.
Dari sinilah, kata dia, pelaku UMKM Kaltim harus siap. Dia menambahkan, tidak melulu perusahaan besar yang mengambil porsi itu.
“Sebenarnya kalau hal itu bisa dikerjakan oleh UMKM, misalnya menyiapkan kebutuhan pokok, seperti beras, sayur-mayur dan segala macam itu, ya bagus dan harus didukung,” terang Agiel.
“Artinya, ngapain harus diserahkan pada perusahaan-perusahaan besar jika UMKM-nya bisa, kan gitu,” sambung politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih jauh Agiel singgung peluang warga Benua Etam di IKN, dan meminta pihak otoritas IKN mampu memilah dan melihat secara adil pelaku usaha yang nanti bertandang di sana.
“Jadi keberadaan IKN itu kan harus memberikan manfaat kepada kita warga Kalimantan Timur. Nah tinggal nanti disana bagaimana otoritas IKN mengaturnya,” jelas Agiel.
“Bagaimna caranya agar kita ada di sana, maka otoritas IKN harus membuka diri, bahwa yang ini bisa dikerjakan oleh lokal, atau yang itu dapat dikerjakan oleh pengusaha dari luar. Saya pikir kalau itu bisa dibagi-bagi ya nggak ada masalah. Dan memang itu harapan kita,” pungkasnya. (adv/dprd)
