KALTIMKORANSERUYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak serius dalam mengelola sektor pariwisata. Faktanya ada banyak infrastruktur penunjang pariwisata yang tidak terbangun dengan baik, misalnya jalan, jembatan dan seterusnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III Anggota DPRD Kaltim Syafruddin saat ditemui Kaltimkoranseruya di ruangan Fraksi PKB, Rabu (1/11/2023).
Ketua Fraksi PKB itu mengatakan pemerintah Provinsi Kaltim kurang melihat peluang untuk membangun sektor pariwisata sebagai alternatif pendapatan daerah.
“Semangat untuk mewujudkan energi terbarukan, perlu ada pengembangan sektor pariwisata yang menjadi alternatif. Misalnya habisnya batu bara, habis minyak itu semua sumber alternatifnya pariwisata. Nggak ada keseriusan, nggak ada kesungguhan pemerintah provinsi, lima tahun kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi nggak ada memberikan perhatian khusus pariwisata,” tegas pria kelahiran Bima NTB itu.
Ditanyakan soal anggaran pembangunan sektor pariwisata, Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim itu menyampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan sektor pariwisata cukup memadai.
“Tidak lebih dari Rp50 miliar, paling sedikit Rp15 miliar aja paling banyak Rp20 miliar atau lebih taunya Dinas Pariwisata. Jadi perlu diperhatikan oleh provinsi khusus Dinas Pariwisata jadi ada kesungguhan, keseriusan dan kesiapan dari pemerintah provinsi untuk menyiapkan sumber-sumber pendapatan alternatif,” katanya.
“Dari ketika habisnya batu bara, minyak, kayu, ya pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat pontesial, tapi sepanjang dikelola, sepanjang dibangun secara serius dan sungguh-sungguh,” sambungnya.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa Kaltim memiliki modal kawasan yang bisa kelola, bisa dijadikan wisata yang menarik tapi tidak diseriusi.
“Jadi perlu ditekankan untuk membangun infrastruktur bahwa pemerintah ke depan harus serius sungguh-sungguh untuk membangun (dan) mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah yang alternatif,” harapnya. (Ayb/Adv)
