KALTIMKORANSERUYA.COM – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi minta para Dewan Perkalian Daerah (DPD) RI memberi dukungan dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantata di Kaltim.
Wagub Hadi berharap para senator memberikan dukungan ini (pembangunan IKN). Sebab, menurutnya IKN bukan untuk Kaltim saja, namun, untuk bangsa Indonesia ke depan,
“Kaltim tidak salah dipilih sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru Indonesia, kita butuh dukungan selurub pihak agar pembangunan IKN berjalan lancar, ” ungkapnya.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi usai membuka Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah bertema Memperkuat Rantai Nilai Global (Global Value Chains) Industri Kalimantan Timur dalam Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Belanda.
Kegiatan tersebut diinisiasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (22/9/2022).
Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah yang digelar BKSP DPD RI ini dalam rangka memfasilitasi kerja sama antara daerah dengan negara-negara luar dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Sekaligus mengidentifikasi peluang-peluang kerja sama dalam konteks rantai nilai global industri Kalimantan Timur.
Dalam forum tersebut, dia juga mengajak seluruh daerah untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan IKN Nusantara, di Wilayah, Sepaku, Kabupaten Penajama Paser Utara (PPU).
“Selain karena letaknya strategis, IKN ini juga untuk pemerataan pembangunan, khususnya untuk wilayah Indonesia timur. Karena selama ini 60 persen APBN beredar di Pulau Jawa, 20 persen di Pulau Sumatera, dan sisanya di wilayah Indonesia timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. ” jelas Hadi Mulyadi.
Dia katakan, tidak kurang sekitar Rp500 – Rp700 triliun setiap tahunnya disumbangkan Kaltim melalui ekspor perdagangan sumber daya alam yang dihasilkan Benua Etam. Namun memang dari jumlah kontribusi yang begitu besar untuk negara, tetapi yang kembali ke Kaltim tidak banyak, bahkan kurang untuk membangun wilayah Kaltim yang sangat luas.
“Kaltim pernah mengajukan otonomi khusus seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta atau DI Yogyakarta namun ditolak. Kemudian pernah mengajukan revisi DBH migas, termasuk dalam UU HKPD untuk menambah persentase bagian dana transfer ke daerah dari pusat. Semoga apa yang diimpikan Pak Presiden untuk memindahkan IKN ke Kaltim bisa terwujud,” urai Hadi.
Sementara Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah yang difasilitasi BKSP DPD RI ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat memajukan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM.
“Jangan hanya kegiatan-kegiatan sebatas omongan, jangan sampai berhenti di sini, tetapi harus ditindaklanjuti. Apa yang bisa diperbuat dalam rangka memajukan ekonomi daerah harus ditindaklanjuti, apalagi Kaltim daerah penyangga bagi IKN. Nanti jika kita mampu tidak lagi menjual produk raw material, tetapi produk-produk turunannya maka akan memberikan nilai tambah ekonomi,” kata Mahyudin.
Mahyudin pun menyinggung porsi APBN yang selama ini berdasarkan jumlah penduduk, sehingga tidak proprosional untuk pemerataan pembangunan. Sehingga melalui pemindahan IKN ke Kaltim, diharapkan menekan disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa khususnya untuk wilayah Indonesia timur.
“Gagasan Pak Jokowi itu harus kita dukung secara keseluruhan, salah satunya terkait pembangunan IKN. Melalui forum ini akan menjadi dialog yang konstruktif untuk memetakan potensi-potensi Kalimantan Timur hingga ditindaklanjuti kerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda, khususnya di bidang ekspor. Dimana Belanda ini merupakan pintu gerbang Eropa untuk sektor perdagangan dengan pelabuhan besar yang dimiliki,” pinta Mahyudin. (ADV/DISKOMINFOKALTIM)
